STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN N…

NPM : A10.04.542 Kode Skripsi : 158-08 Jenis Skripsi : Study Kasus

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 31/Pdt.G/20…

NPM : A10.00.196 Kode Skripsi : 187-05 Jenis Skripsi : Study Kasus

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO BERUPA AKTA PERDAMAIAN …

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang menguasai atau memiliki objek tanah. Dalam tugas akhir ini, menjadi sebuah permasalahan ketika Pihak Pertama tidak terima atas pengadaan tanah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagai Pihak Kedua sehingga memberikan uang tali asih kepada Pihak Pertama sebag…

PENERAPAN ASAS ACCESS TO JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELAL…

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang diselenggarakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan geografis maupun ekonomis untuk datang ke kantor pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya dan menganalisis penerapan teori hukum dalam praktik penyelesaian perkara per…

ST U DI K AS US PUT US AN PE NG AD IL A N AG A M A CI AN J U R NOMOR 1808/PD…

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Suatu perceraian harus adanya alasan yang kuat antara suami dan istri tidak dapat rukun kembali sebagai suami istri. Dalam Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke…

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUK…

Kejaksaan adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Jaksa sebagai salah satu aparatur pemerintahan dalam bidang penegakan hukum tidak hanya mengemban tugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, melainkan juga dalam bidang Perdata dan perkara Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertu…

ASAS NEBIS IN IDEM DALAM HUKUM ACARA PERDATA DIKAITKAN DENGAN GUGATAN PERCE…

Objek penelitian dalam tugas akhir ini berupa Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg, yang mana pada kedua putusan tersebut Penggugat mengajukan gugatan untuk kedua kalinya. Namun, terdapat inkonsistensi hakim dalam memutuskan gugatan nebis in idem pada perkara perceraian yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini membahas menge…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN…

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi dan sebuah bencana non alam berupa wabah penyakit yang harus cepat ditanggulangi agar mencegah terjadinya peningkatan kasus. Salah satu dampak buruk dari COVID-19 adalah fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan terhadap pekerja. Alasan dalam terjadinya PHK ter…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 651 K/PDT/2015 TENTANG GUGA…

A court decision is meaningless if it cannot be implemented. Execution as a forced legal action carried out by a court against the party who loses in a case, is a rule and procedure for the continuation of the case examination process. When going to execution, it is not uncommon to encounter obstacles that cause execution to be delayed. One of them is t…

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 788K/PDT.S…

Manusia sebagai makhluk sosial selalu bekerja, baik diupayakan sendiri atau bekerja dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kemudian melahirkan hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut dalam perjalannya tidak selalu berjalan harmonis melainkan sering terjadi perselisihan yang terkadang berakhir dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah A…

ANALISIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 1039/PDT.G/2016/…

Hukum Perkawinan di Indonesia sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Peraturan tersebut menganut asas monogami terbuka, berarti bahwa perkawinan poligami diperbolehkan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pada praktiknya masih terdapat masyarakat yang melanggar ketentuan berpoligami dalam peraturan perundang-undangan. …

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 T…

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASIDALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A INDRAMAYU BERDASARKAN HUKUM ISLAMABSTRAKAnisa Selviara110110150098Perkawinan merupakan salah satu institusi dasar dalam hukum keluarga Islam. Perkawinan tidak hanya bermakna perjanjian perdata, tetapi juga perjanjian yang mem…

Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2258/Pdt.G/2015/PA.…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR 2258/PDT.G/2015/PA.MDN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINANMuhammad Iqbaal Firmansyah110110140209ABSTRAKBerdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang yang berada di Negara Indonesia berhak untuk melanjutkan keturnan melalui perkawinan yang sah. Salah satu tujua…

UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN VERSTEK YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK TERGUG…

Putusan verstek adalah putusan dimana tergugat, meskipun dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran tergugat (verstek). Perlawanan terhadap verstek yaitu verzet, yang diatur dalam Pasal 125 Ayat (3) dan 129 HIR, Pasal 149 Ayat (3) jo. 153 RBg de…

PENETAPAN SITA EKSEKUSI OLEH PENGADILAN TANPA DIDASARI DIKTUM PUTUSAN AKHIR …

Suatu sengketa perdata diajukan oleh pihak yang berperkara kepada pengadilan untuk mendapatkan suatu putusan. Adapun putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan diktum putusan akhir yang bersifat penghukuman (condemnatoir) selanjutnya dapat dilaksanakan. Diktum putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap seyogyanya dilaksanakan secara sukarela atau jika tidak, maka dapat dilaku…

Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Beserta Anaknya Yang Dicerai Oleh Pegawai …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA BESERTA ANAKNYA YANG DICERAI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Tara Kaulika 110110150281 ABSTRAK Adanya pengkhusus…

Kajian Tentang Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Ad…

KAJIAN TENTANG PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGANNabila Chiesarani110110150178ABSTRAKProses berperkara perdata di pengadilan didasarkan pada Hukum Acara Perdata. Hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa proses peradilan dapat berjalan dengan lancar,…

Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sebagai Pihak Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja …

SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH SEBAGAI PIHAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN KERJA DI PT KAHATEX DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Yasintha Ryfa Andiny 110110150127 ABSTRAK Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah sebagai pihak dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama. Pentingnya keberadaan PKB ini sebaga…

ANALISIS STUDI KASUS TERHADAPPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 673 K/PDT/2014 TENT…

Perjanjian pemborongan dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Akan tetapi tidak jarang dalam suatu perjanjian timbul beberapa persoalan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 673 K/Pdt/2014 telah…

ELAKSANAAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA SUMEDANG DALAM TINJAUAN PERATU…

Sidang Keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam satuwaktu antara Pengadilan Agama untuk memberikan pelayanan itsbat nikah, pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tahapan-tahapan dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sumedang dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor…

EKSEKUSI DARI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG DALAM TINJAUAN H…

Esensi terpenting yang merupakan puncak dari perkara perdata adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Terhadap pelaksanaan putusan gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap, seyogyanya dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, namun jika tidak secara sukarela berlakulah ketentuan eksekusi berdasarkan HIR/RBg. Penelitian in…

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2394 K/PDT/2010 TENTANG EKSEKU…

Putusan hakim diharapkan tidak memihak dalam menentukan siapayangbenar dan siapa yang tidak benar dalam suatu perkara danmengakhiri sengketa atau perkaranya. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinyaapabila tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan.Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilankepada pihak yang kalah dalam suatu perkara,…

Perlindungan Hukum Dan Upaya Penanggulangan Resiko Bagi Pekerja Anak

Publish Year

2012

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

344.03 Yus p