# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 0" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":author" => "'+\"Rahayu Prasetianingsih, S.H., M.H.\"'" ]
NPM : 1101100800 Kode Skripsi : 463-13 Jenis Skripsi : Study Kasus
NPM : 110080128 Kode Skripsi : 118-14 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 1101107608 Kode Skripsi : 257-12 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 100265 Kode Skripsi : 090-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 120447 Kode Skripsi : 310-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 1101100703 Kode Skripsi : 345-13 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : A10 93.040 Kode Skripsi : 041-98 Jenis Skripsi : Study Kasus
NPM : AXO03577 Kode Skripsi : 424-10 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : AXO.02.095 Kode Skripsi : 136-08 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 120329 Kode Skripsi : 275-16 Jenis Skripsi : Skripsi
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN NOMOR 56/PUU-XIV/2016 TERHADAP PENGAWASAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSATABSTRAKDaerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri yang memiliki wewenang atributif, sebagai subjek hukum berwenang membuat peraturan-peraturan termasuk peraturan daerah untuk menyelenggarakan rumah tangganya.Peraturan daerah…
G rasi merupakan salah satu upaya yang dapat diajukan oleh terpidana kepada Presiden untuk meminta pengampunan atau pengurangan hukuman . Pemberian grasi oleh P residen sebagai hak prerogatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih banyak menimbulkan pers oalan . Pemberian grasi oleh Presiden diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 setelah perubahan setela…
Para pendiri bangsa bersepakat untuk menolak paham liberalisme dan individualisme yang dalam ekonomi melahirkan paham kapitalisme bertumbuhkembang di alam Indonesia merdeka. Untuk mengatasi paham tersebut, para pendiri bangsa memasukkan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai dasar Negara. Pemikiran dan kesepakatan tersebut oleh para pendiri bangsa dirumuskan dan dituangkan kedalam Un…