# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 0" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":author" => "'+\"Rahayu Prasetianingsih\"'" ]
NPM : 110116398 Kode Skripsi : 387-10 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 1101100603 Kode Skripsi : 361-10 Jenis Skripsi : Study Kasus
NPM : 111090356 Kode Skripsi : 451-15 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : AXO050741 Kode Skripsi : 286-10 Jenis Skripsi : Study Kasus
NPM : 1101100800 Kode Skripsi : 463-13 Jenis Skripsi : Study Kasus
NPM : 110080128 Kode Skripsi : 118-14 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 1101110605 Kode Skripsi : 186-11 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 1101107608 Kode Skripsi : 257-12 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 100265 Kode Skripsi : 090-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 120447 Kode Skripsi : 310-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 1101100601 Kode Skripsi : 136-11 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : A10.04.360 Kode Skripsi : 071-09 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : AIO 96 076 Kode Skripsi : 076-02 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 1101100703 Kode Skripsi : 345-13 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : AXO03588 Kode Skripsi : 138-10 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : A10050100 Kode Skripsi : 069-11 Jenis Skripsi : Study Kasus
NPM : 1101100800 Kode Skripsi : 463-13 Jenis Skripsi : Study Kasus
NPM : A10.050.35 Kode Skripsi : 274-12 Jenis Skripsi : Study Kasus
NPM : A10 93.040 Kode Skripsi : 041-98 Jenis Skripsi : Study Kasus
NPM : 1101107520 Kode Skripsi : 103-12 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : AXO03577 Kode Skripsi : 424-10 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : AXO.02.095 Kode Skripsi : 136-08 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110231 Kode Skripsi : 149-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : A10.99.228 Kode Skripsi : 092-04 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 120329 Kode Skripsi : 275-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 1101110904 Kode Skripsi : 018-13 Jenis Skripsi : Skripsi
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN NOMOR 56/PUU-XIV/2016 TERHADAP PENGAWASAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSATABSTRAKDaerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri yang memiliki wewenang atributif, sebagai subjek hukum berwenang membuat peraturan-peraturan termasuk peraturan daerah untuk menyelenggarakan rumah tangganya.Peraturan daerah…
G rasi merupakan salah satu upaya yang dapat diajukan oleh terpidana kepada Presiden untuk meminta pengampunan atau pengurangan hukuman . Pemberian grasi oleh P residen sebagai hak prerogatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih banyak menimbulkan pers oalan . Pemberian grasi oleh Presiden diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 setelah perubahan setela…
Para pendiri bangsa bersepakat untuk menolak paham liberalisme dan individualisme yang dalam ekonomi melahirkan paham kapitalisme bertumbuhkembang di alam Indonesia merdeka. Untuk mengatasi paham tersebut, para pendiri bangsa memasukkan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai dasar Negara. Pemikiran dan kesepakatan tersebut oleh para pendiri bangsa dirumuskan dan dituangkan kedalam Un…
Salah satu prinsip yang terkandung dalam Pasal 18 UUD 1945 beserta perubahannya adalah prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka menghnatarkan daerah kepada tujuan otonomi yang dikehendaki dalam UUD 1945 tersebut, untuk mengetahui sejauhmana pokok-pokok karakter otonomi telah dijalankan oleh daerah, perlu disusun as…
Telah banyak kajian dan pengaturan mengenai relasi perempuan dengan pengambilan keputusan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan . Hal itu di dorong pula secara Internasional pada tahun 1995 dalam Konferensi Perempuan se -Dunia keempat di Beijing, yang menghasilkan rekomendasi dengan penyebutan Beijing Paltform for Action. Deklarasi ini telah mendorong rencana aksi di berbagai negara, termasu…
Landasan pemikiran fungsi legislasi oleh DPRD kabupaten/Kota adalah berdasarkan pada pendekatan fungsi legislasi pada suatu elected representative dan akuntabilitas. Untuk mengetahui faktor-faktor penunjang akuntabilitas anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, terlebih dahulu sorotan utama pada DPRD Kota Bandung danKabupaten Ciamis dalam penelitian ini, baru dapat terekam terh…
Selain kepala Daerah, Gubernur juga memiliki kedudukan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi.Sebagai pelaksanaan dari kedudukan tersebut, Gubernur diberi tugas dan wewenang yang dijabarkan dalam tiga peraturan pemerintah. Kajian terhadap tiga dokumen peraturan tersebut ditujukan untuk menilai harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
Salah satu problematika judicial review adalah seringkali dijumpai adanya peretntangan antara peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan konstitusi. Sayangnya, dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung mengenai perkara Hak Uji Materiil (HUM), tidak ditemukan penggunaan kajian tafsir UUD 1945 dalam pertimbangannya. Walupun dalam ranah kewenangan Mahkamah Agung UUD bukan merupakan b…
Undang-UndangNomor 8 Tahun 1995 TentangPasar Modal mengaturbahwaemitenseperti BUMN go publicdilaranguntukmelakukantransaksiinsider trading. Hal ini merugikanbanyakpihakmaupun investor sehinggapenerapanhukum yang sesuaidanadildibutuhkan. BUMN go publicberbedadariperseroanbiasa. Perbedaan ini ditemukan bahwaseorangdireksi BUMN dapatdikategorikansebagaipenyelenggara negara, hal ini bertolakb…
Pada tahun 2014 s/d tahun 2016, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menarik perhatian masyarakat karena menetapkan Keputusan Menyangkut Kepengurusan Partai Politik yang di internalnya sedang terjadi perselisihan dan penyelesaiannya belum tercapai. Beberapa insiden terkait masalah pencabutan jabatan di internal partai politik dipandang terjadi akibat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Ma…
R.66
R.68