# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 0" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":author" => "'+\"Prof. Dr. Tarsisius Murwaji, S.H., M.H\"'" ]
NPM : 120044 Kode Skripsi : 457-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110106 Kode Skripsi : 101-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110095 Kode Skripsi : 082-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 1101110606 Kode Skripsi : 049-11 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 1101108033 Kode Skripsi : 244-12 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : L2N.99.705 Kode Skripsi : 02-034 Jenis Skripsi : Skripsi
BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa yang berguna untuk meningkatkan perekonomian di desa. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) didalam pengisian jabatan dan pengelolaan BUMDES dalam penerapannya akan berdampak pada desa yang mandiri dan sejahtera dikarenakan BUMDES masih belum dapat mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini guna mengetahui pengaruh pengisia…
BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa yang berguna untuk meningkatkan perekonomian di desa. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) didalam pengisian jabatan dan pengelolaan BUMDES dalam penerapannya akan berdampak pada desa yang mandiri dan sejahtera dikarenakan BUMDES masih belum dapat mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini guna mengetahui pengaruh pengisia…
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGAWASAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT) DIKAITKAN DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENAnggi Saraswati110110150083ABSTRAKSertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (No. P-IRT) merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota yang ses…
Dalam UU Perkoperasian telah memberikan kuasa kepada Koperasi untuk dapat membentukkegiatan usaha berbentuk Koperasi Simpan Pinjam. Hal tersebut yakni dalam pelayanan pemberian pinjaman untuk kesejahteraan para anggotanya. Permasalahan yang akan dibahas penelitian ini yakni pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman modal kerja pada Koperasi Perikana…
Permasalahan hukum yang seringkali dialami oleh bank terkait jaminan fidusia adalah fidusia ulang. Fidusia ulang mengakibatkan ada dua bank yang berkedudukan sebagai kreditor atas objek jaminan fidusia yang sama. Kreditor yang dimaksud adalah penerima fidusia. Fidusia ulang tentu merugikan bank yang berkedudukan sebagai kreditor penerima fidusia kedua ketika pemberi fidusia dinyatakan pailit. F…
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia
Undang-Undang Dasar memberikan amanah untuk melaksanakan perekonomian nasional melalui Undang-Undang Perbankan yang bertujuan meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi kepada bank. Upaya yang dilakukan oleh perbankan dalam menyokong tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR). Perbedaan regulasi yang mengatur pelaksanaan CSR bagi bank yang berbent…
Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah “Corporate Social Responsibility (CSR)“. adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan. Dalam D…
Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki fungsi pokok sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam kegiatan perbankan sumber dana terpenting berasal dari simpanan masyarakat. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh nasabah khususnya nasabah yang menyimpan dananya di bank. Permasalahan muncul ketika bank yang masih beroperasi mengalami kesulitan dalam pemenuhan penarikan dana …
Direksi dalam mengelola perseroan wajib bertindak dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi dapat melakukan tindakan di luar batas kewenangannya yang dapat menimbulkan kerugian pada Perseroan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban Direksi dalam doktrin Ultra Vires dihubungkan dengan tindak pidana pengg…
Tingginya kebutuhan akan rumah namun dengan lahan yang terbatas mengakibatkan harga tanah naik tidak terkendali dan tidak ada aturan yang dapat mengendalikan harga tanah. PT A selaku pengembang memiliki niat untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah dengan meminjam sejumlah dana pada bank. Namun, pengembang belum membebaskan tanah yang akan dibangun. Dengan adanya rekam jejak yang ba…
Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peran yang cukup penting terutama dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional demi mewujudkan kemakmuran masyarakat secara merata, terutama UMKM dan koperasi. Sulitnya akses permodalan oleh bank kepada UMKM membuat pemerintah berusaha mencarikan solusi bagi UMKM melalui koperasi yaitu dengan pemberian kredit perbankan melalui lin…
Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peran yang cukup penting terutama dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional demi mewujudkan kemakmuran masyarakat secara merata, terutama UMKM dan koperasi. Sulitnya akses permodalan oleh bank kepada UMKM membuat pemerintah berusaha mencarikan solusi bagi UMKM melalui koperasi yaitu dengan pemberian kredit perbankan melalui lin…
Demi terwujudnya kemakmuran masyarakat secara merata, Perbankan sebagai agent of development haruslah mampu berperan dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional tersebut. Perbankan sebagai suatu perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dijalankannya baik secara intern maupun ekstern. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut berupa tanggung jawab sosial perusahaan …
KPSBU sebagai koperasi primer tunggal yang berada di lembang, dalam pelaksanaanya melakukan kerjasama linkage program dengan Program Ketahanan Pangan dan Energi namun pada saat ini program tersebut telah dihapuskan dan diganti dengan program KUR, KUR tersebut diatur didalam PERMENKO Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebijakan program apa…
Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan kesejahteraan umum dengan memberikan kewenangan bagi Pemerintah Desa mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya. Salah satu usaha Pemerintah Desa adalah memperkuat keberadaan lembaga ekonomi desa, yaitu, BUMDes, yang dikelola oleh Masyarakat Desa. Pengawasan terhadap bisnis BUMDes penting untuk memastikan BUMDes berjalan sesuai dengan ketentuan per…
PGN Sumut sebagai BUMN memiiki hak untuk melakukan kegiatan monopoli pada pengusahaan distribusi dan transmisi gas bumi yang bertujuan untuk pemanfaatan gas bumi di wilayah Sumatera Utara berdasarkan Pasal 27 UU Migas dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 yang merupakan bentuk monopoly by law. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan di wilayah Sumatera Utara dan mengakibatkan pe…
Masalah Tunjangan Hari Raya sering kali muncul hampir tiap tahun menjelang hari raya Idul fitri dan menimbulkan berbagai macam persoalan khususnya dikalangan buruh karena memang masih banyak pekerja yang tidak mendapatkan tunjangan hari raya, atau apabila mendapatkannya tidak sesuai dengan apa yang semestinya menjadi haknya dan masalah lain yang terjadi adalah masih banyak pekerja yang men…