# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 0" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":author" => "'+\"Mei Susanto\"'" ]
NPM : A10050232 Kode Skripsi : 176-10 Jenis Skripsi : Skripsi
TANGGAL ENTRY : 10/02/2016
NPM : 120018 Kode Skripsi : 299-16 Jenis Skripsi : Legal Memorandum
TANGGAL ENTRY : 10/02/2016
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah diterapkan sebagai batu uji pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam tiga putusan, yakni Putusan No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, Putusan No. 100/PUU-XI/2013, dan Putusan No. 54/PUU-XVI/2018. Sementara itu, UUD 1945 tidak secara tegas dan jelas mengatur apakah pengujian konstitusionalitas undang-…
Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 memberikan peluang terjadinya proses pembentukan UU yang berkelanjutan dalam arti berlangsung antarperiode atau lintas periode masa jabatan. Peluang tersebut diakomodir dengan hadirnya kebijakan carry over. Sebagai kebijakan yang menjembatani program legislasi antarperiode, carry over diproyeksikan mampu mencegah inefektifitas sumber daya serta member…
Penyiaran merupakan salah satu cara kegiatan untuk menyebarkan informasi. Kegiatan penyiaran sendiri salah satunya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).
Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 memberikan peluang terjadinya proses pembentukan UU yang berkelanjutan dalam arti berlangsung antarperiode atau lintas periode masa jabatan.
Dalam sejarah pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah digunakan sebagai sumber hukum materil, namun pernah juga Fatwa MUI dikeluarkan untuk menolak putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan kedudukan Fatwa MUI dalam pengujian undangundang, apakah diperlukan atau tidak. Kondisi tersebut menimbulkan dua pertanyaan …
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi menimbulkan berbagai persoalan dan perdebatan dalam bidang hukum tata negara khususnya dari perspektif pengujian peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tidak lain karena pengujian peratur…
Peraturan DPD No. 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah adalah 2 tahun 6 bulan per satu kali masa jabatan. Padahal di peraturan sebelumnya, yaitu dalam Peraturan DPD No. 1 Tahun 2014 menyebutkan masa jabatan Pimpinan DPD berjumlah 5 tahun per satu kali masa jabatan. Peraturan ini membuat sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah mengujimaterikan Peraturan D…
G rasi merupakan salah satu upaya yang dapat diajukan oleh terpidana kepada Presiden untuk meminta pengampunan atau pengurangan hukuman . Pemberian grasi oleh P residen sebagai hak prerogatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih banyak menimbulkan pers oalan . Pemberian grasi oleh Presiden diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 setelah perubahan setela…