# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 0" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":author" => "'+\"Dr.Hj. Susilowati Suparto, S.H.,M.H.\"'" ]
NPM : 110310 Kode Skripsi : 264-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : A10 99 207 Kode Skripsi : 106-03 Jenis Skripsi : Skripsi
Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Diatur lebih lanjut dalam PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf a menentukan bahwa untuk memberikan kepastia…
ivABSTRAKANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAKAaliyah Febriana110110150139Perlindungan terhadap hak-hak anak telah menjadi perhatian seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah…
Perubahan konsep transaksi bisnis dari konvesional ke digital turut mempengaruhi kegiatan pinjam-meminjam uang di Indonesia yang sekarang dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau peer-to-peer lending. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui OJK yaitu dengan menerbitkannya POJK P2P. Suatu perjanjian agar memlik…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA CIPAGALO KECAMATAN BOJONGSOANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATAABSTRAKR. Firda Maulina Ulfa110110150151Kepemilikan tanah merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan permasalahan pertanahan di Indonesia. Permasalahan yang…
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DICANTUMKAN SEBAGAI KONTAK ALTERNATIF DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DITINJAU BERDASARKANKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Olivia Maria Christy Sarayar110110150243Seiring dengan perkembangan zaman, semakin meningkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi sehari-hari, terutama menyangkut kebutuhan tersier. Hal ini m…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA BESERTA ANAKNYA YANG DICERAI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Tara Kaulika 110110150281 ABSTRAK Adanya pengkhusus…
Gugatan perdata dapat diajukan oleh subjek hukum yang berkepentingan ke pengadilan negeri. Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan, adalah adanya kepentingan langsung/melekat dari pihak penggugat. Penggugugat yang mengajukan gugatan tersebut ingin agar gugatan yang diajukan ke pengadilan negeri tersebut diperiksa danselanjutnya dijatuhkanputusan oleh …
Subyek perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK pada dasarnya harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh UUPK, yakni konsumen dalam pengertian sebagai orang alamiah (natuurlijk persoon) dan merupakan konsumen akhir, bukan konsumen antara. Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 291K/PDT.SUS-BPSK/2015, Wahyo Sunaryo sebagai pimpinan/direktur PO. Karunia Bakti mendalilkan telah membeli Pe…
Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya berdasarkan Pasal 37 Angka 1 PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan kekuatan hukum atas jual-beli objek tanah y…
Perjanjian, Klausul Pemutusan Kontrak, Asas Keseimbangan Perjanjian
Kesehatan dan pelayanan kesehatan merupakan hak asasi yang diakui dan dijamin kepastian oleh setiap negara
Suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya dengan syarat pembatalan perjanjian tersebut harus dimintakan pada Pengadilan melalui Putusan Hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdata. Pada praktik, sebagaimana dalam perkara pada Putusan BANI nomor 799/II/ARB-BANI/2016, PT KMG menggugat Perum LPPNPI dengan dalil wanprestasi yang dilakuk…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 untuk mengubah makna dari Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan sehingga pembuatan Perjanjian Perkawinan dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung, perubahan Pasal tersebut memberikan selain memberikan kewenangan pada pegawai pencatat perkawinan juga memberikan kewenangan kepada Notaris sebagai pejabat publik untuk mengesahkan suatu perj…
Perusahaan pergadaian adalah satu lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan penyedia dana dengan jaminan barang. Dalam perkembangannya kini perusahaan gadai bukan hanya dimiliki oleh negara tapi juga swasta. Bermunculannya pergadaian swasta ini diikuti dengan beberapa kasus kerugian yang dialami konsumen perusahaan pergadaian swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pe…
Penyelesaian sengketa kebakaran hutan melalui pengadilan banyak mengalami kendala, antara lain disebabkan sulit dan mahalnya biaya pembuktian pencemaran atau perusakan lingkungan akibat kebakaran hutan. Dalam penyelesaian sengketa kebakaran hutan melalui pengadilan, khususnya dalam hukum perdata terkait dengan masalah ganti rugi, terdapat dua asas yang dapat digunakan sebagai dasar gugatan seng…
Penetapan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 sebagai upaya peningkatan nilai tambah mineral logam serta memberikan manfaat yang ofimal bagi pendapatan negara.
Dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat desa, pemerintah sudah menjalankan berbagai program, salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undangundang tersebut, disebutkan bahwa BUMDesa dapat melakukan hubungan kemitraan dengan pihak ketiga yang berupa pelaku usaha, yang mana dalam hal…