IMPLICATIONS OF CORRESPONDENCE INFERENCE ATTRIBUTION THEORY & BEHAVIORAL JU…

Introduction: This article analyzes the implications of the attribution correspondence inference theory and whether the urge of conscience as affect in the Defendant is the reason for the abolition of the sentence? also behavioral jurisprudence theory on judges' considerations, where it's often a discourse in Indonesia. It is necessary to explore the human values contained in Defendant. P…

Indonesia and the Aircraft Lease Implementation in its Airlines Amid Covid-19…

Indonesia and the Aircraft Lease Implementation in its Airlines Amid Covid-19 Pandemic: a Perspective from Investment Law

VERBINTENISSEN RECHT : HUKUM PERIKATAN DAN ANEKA PERJANJIAN

Publish Year

2017

Edition

Pertama, 2017

ISBN/ISSN

978-602-50023-0-4

Collation

viii, 104 hlm.; 14 x 21 cm

Series Title

Hukum Perikatan dan Aneka Perjanjian

Call Number

346.02 Nug V.1

PEDOMAN ILMU : KEDOKTERAN FORENSIK

Publish Year

-

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-200-769-2

Collation

396 hlm, 18 cm

Series Title

-

Call Number

614.1 MUN k

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERDA

Publish Year

2011

Edition

I, Cet. 1, Juni 2011

ISBN/ISSN

978-979--769-357-2

Collation

xxviii, 250 hlm., 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.01 Ahm P

HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA : EKSISTENSI DAN ADAPTABILITAS

Publish Year

2012

Edition

Cet. Pertama, Februari 2012

ISBN/ISSN

979-420-781-0

Collation

ix, 295 hal.; 21 cm

Series Title

Eksistensi dan Adaptabilitas

Call Number

297.432 Ans H

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMAAFAN OLEH HAKIM (RECHTERLIJKE PARDON) SEBAGAI ALT…

Pada perkembangan mutakhir, terdapat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sebagai negara civil law, Indonesia selalu mengedapankan undang-undang sebagai instrumen utama penegakan hukum.

Hoax Dalam Media Digital Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Berd…

Dewasa ini, penyalahgunaan internet sudah di luar batas yang menjadikan cybercrime dalam media digital kerap terjadi.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERKAIT PENAGIHAN KREDIT OLEH PENYELENGGARA F…

Publish Year

2020

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xii/89hal/30cm

Series Title

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini merupakam bagian penting dari hampir seluruh aktivitas masyarakat.

Call Number

128/2020

KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Publish Year

1961

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xxii, 268 Hal

Series Title

-

Call Number

00406

STUDI KASUS MENGENAI TENGGANG DALUWARSA PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALS…

STUDI KASUS MENGENAI TENGGANG DALUWARSA PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RINO. 825 K/PID/2014ABSTRAKHELMIATI SANI NASUTION110110120057Daluwarsa penuntutan adalah lampau waktu atau lewatnya batas waktu untuk diajukan tuntutan pidananya. Ketentuan mengenai tenggangdan awal tenggang daluwarsa penuntutan diatur pada Pasal 78 …

Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Pembatasan Jangka Waktu Penanganan Perka…

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PERATURAN PEMBATASAN JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KERANGKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA Abstrak Yulia Triandani 110110150003 Pemilihan kepala daerah langsung merupakan konsesus nasional setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Sebagai sistem baru praktik pelanggaran tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan…

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara

Publish Year

2013

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-769-210-0

Collation

viii, 463 h.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

00282

PENEGAKAN HUKUM DALAM KEGIATAN EKONOMI DI INDONESIA

Publish Year

2019

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-7416-10-4

Collation

-

Series Title

-

Call Number

00197

Pengantar hukum acara perdata

Publish Year

2015

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

111 hal, il, 20 cm.

Series Title

-

Call Number

00239

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/PID.SUS/2015/PN.SIM MENGENAI KEPUTUSAN AKHIR DAK…

ABSTRAK STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/PID.SUS/2015/PN.SIM MENGENAI KEPUTUSAN AKHIR DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN HUKUM Yohannes Teddy Wicaksono 110110120236 Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara dan …

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN KHUSUS SEBAGAI UPAYA MENG…

Perlindungan khusus terhadap anak seperti edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilaikesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, danpemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkatpemeriksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kete…

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KASUS TERORISME YANG MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR …

Tindak Pidana Terorisme dewasa ini tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, dari kasus-kasus yang telah terungkap oleh publik, baik melalui media cetak maupun elektronik saat ini anak-anak juga mulai terlibat dalam kasus Tindak Pidana Terorisme. Fakta ini seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai apakah anak yang terlibat dalam terorisme dikategorikan sebagai …

STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR : 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. TENT…

Dalam Putusan Praperadilan Nomor 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.tentang penangkapan dalam hal tertangkap tanganatas nama Pemohon Praperadilan Atty Suharty, Majelis Hakim menolak permohonan praperadilan Pemohon dengan menyatakan penangkapan dalam hal tertangkap tangan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuibagaiman…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1824 K/PID.SUS/2012 TENTANG S…

Sistem pembalikan beban pembuktian yang sebagaimana yangdiaturdalam undang undang tindak pidana korupsi merupakan jenispembuktian yang belum diatur sebelumnya dalam KUHAP dan sistempembuktian terbalik ini belum dapat dilaksanakan dengan secara optimal olehpenegak hukum. Dalam penulisan studi kasus ini terdapa duapermasalahanyang dikaji yaitu: …

PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARANLIMBAH BAHAN BERBAHAYA D…

Keberadaan korporasi secara tidak langsung menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan pencemaran lingkungan akibat sisa limbah produksi korporasi. UU PPLH mengakomodir korporasi sebagai salah satu subjek hukum lingkungan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban serta dapat dipidanakan. Hukum pidana digunakan karena melalui …

PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ORANG DALAM BENTUK PERBUDAKAN TERHADAP ANAK BUAH …

Industri Perikanan merupakan lingkungan kerja yang keras dan rentan akan eksploitasi tenaga kerja khususnya terhadap Anak Buah Kapal.Seringkali Industri Perikanan menggunakanpekerja migran yang merupakankorbandaritindak pidana perdagangan oranguntuk dijadikan sebagai Anak Buah Kapalnya tersebut.Pekerja migran yangmemiliki latar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendah…

Hukum Pidana Perbankan

Publish Year

2011

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-440-8

Collation

viii, 118 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

332

Perbandingan Hukum Pidana

Publish Year

2013

Edition

Revisi, Cet ke-10, 2013

ISBN/ISSN

978-979-769-524-8

Collation

xii, 188 h.; 21 cm, Hitam

Series Title

Edisi Revisi

Call Number

345 Ari P.6

Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 491k/Pdt.Sus - Hki/2…

Salah satu kasus sengketa merek dagang yaitu Monster Energy Company yang dahulu bernama Hansen Beverage Company melawan Andrias Thamrun dan Direktorat Merek secara singkat monster energy yang sudah menggunakan merek sejak 1992, pada tahun 2013 sudah terdaftar setidaknya 25 variasi produk dengan merek monster, merek Monster juga sudah menjadi sponsor dari ajang - aja…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN NO. 31-K/PM-1-07/AD/II…

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan MiliterI-07Balikpapan dalam putusan Nomor 31-K/PM-1-07/AD/III/2015 yang mengkategorikan terdakwa Sepri Bustiawan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa memperhatikan kondisi atau taraf ketergantungan terdakwa terhadap narkotika, serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa disertai reha…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP TUNGGAKAN IURAN JAMINAN KEMATIAN O…

Segala kemampuan dan penghasilan dari jerih payah tenaga kerja dapat berkurang atau bahkan menghilang jika terjadi risiko, oleh karena itu diperlukanlah jaminan sosial dalam menjamin kehidupan tenaga kerja beserta keluarganya. Penunggakan iura n Jaminan Kematian (JKM) oleh perusahaan yang dinyatakan pailit merupakan salah satu penyebab tidak terpenuhinya hak te…

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 73/PID.SUS/2016/PN.KRG TENTANG PENJATUHA…

D alam Putusan Nomor 73/PID.SUS/2016/PN.KRG atas nama Terdakwa M UCHAMAD AJI FAUZI ICHSAN Bin ICHSAN HIKMAD, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dengan menggunakan Pasal 112 ayat (1) undang - undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berupa pidana penjara selama 4 Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 . Maje lis Hakim dalam hal in…

PENERAPAN PASAL 21 UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTA…

Obstruction of justice merupakan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pengaturan terkait obstr uction of justice ditujukan agar setiap orang melaksanakan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan peundang - undangan. Dalam praktiknya penafsiran obstruction of justice berbeda - beda dalam menentukan batasan - bat…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 140PK/PDT/2015 MENGENAI P…

Penyelesaian hak - hak dan kewajib an - kewajiban sebagai akibat men inggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia menyebabkan hukum waris yang berlaku juga beraneka ragam, diantaranya Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata , dan Hukum Adat. Walaupun terdapat perbedaan dalam pemenuhan kewajiban pe…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 39/PK/PID.SUS/2011 MENGEN…

Pada tahun 2011 dunia hukum pidana Indonesia dikejutkan dengan adanya putusan hakim yang kontroversi dalam pekara peninjauan kembali Nomor. 39/PK/Pid.sus/2011 dalam perkara tersebut terdapat adanya perbedaan penerapan vonis hukuman mati pada beberapa kasus yang melibatkan gembong NARKOBA, seperti vonis 15 tahun bagi gembong bernama Hanky Gunawan yang berhasil lolos dari Pidana m…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANAI NOMOR 12/PID.SUS - PRK/2016/P…

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana perikanan menurut Undang - Undang Perikanan memiliki ketentuan yang berbeda dengan penyelesaian perkara lain yaitu batasan waktu 30 hari setelah pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan keputusan dan pelaku warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah ZEE tidak boleh dihukum pidana bada…

PERAN AHLI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI …

PERAN AHLI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK P IDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILA SI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA Bio Bagas Fixrian (11011013 0057 ) ABSTRAK Dalam rangka menemukan kebenaran yang hakiki dalam persidangan tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi, kapasitas ahli forensik untuk memberikan keterangan di persidangan ber guna untu…

LEGAL MEMORANDUM PENETAPAN TERSANGKA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NO. 24/PID/…

P utusan praperadilan No. 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel., menimbulkan perdebatan mengenai b atasan kewenangan dari praperadilan khususnya mengenai apakah Lembaga Praperadilan berwenang menetapkan status tersangka melalui putusannya. Tujuan penelitian legal memorandum ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh praperadil…

STUDI KASUS MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM PASAL 33 AYAT 1 JO…

Setiap orang atau pihak yang hendak menyelenggarakan penyiaran, wajib terlebih dahulu memiliki izin penyelenggara n penyiaran (IPP) . B ilamana lembaga penyiaran mengudara tanpa mengantongi IPP maka yang bersangkutan telah melanggar undang - undang penyiaran dan karena nya aparat penegak hukum berkewajiban melakukan tindakan hukum dan bagi …

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA MANAJEMEN OPERASION…

Kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat merupakan hal yang tidak mudah untuk diselesaikan sehingga dapat menghambat fungsi intermediasi Bank secara optimal. Salah satu hambatan dalam penyelesaian kredi t macet tersebut merupakan kurangnya perhatian Bank terhadap penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG ) . Dalam rangka mengatasi permasa…

Hukum Penanaman Modal

Publish Year

2007

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-769-128-8

Collation

xiii, 371 h, 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.066 Har H.1

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK OLEH PT. P…

PHK pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks, karena mempunyai kaitan dengan permasalahan ekonomi bagi pekerja yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerj a mengakibatkan pekerja kehilangan mata pencaharian untuk memen uhi kebutuhan hidupnya , maka permasalahan PHK merupakan topik permasalahan …

Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs

Publish Year

Cetakan ke-1, 2005

Edition

Edisi Pertama, cetakan ke-1

ISBN/ISSN

979-41-4002-3

Collation

xx, 410 h, 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.048 2 Pur H.1

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1672 K/PID.SUS/2012 MENGENAI UNSUR PERMUF…

Permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dihukum sama dengan ancaman pidana pokok pada delik selesai. Salah satu kasusnya ialah tindak pidana permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Edih Kusnadih. Permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri yang berarti hanya dengan melakukan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana s…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY…

Praperadilan merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus persoalan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada masa “pra persidangan” bagi tersangka atau orang lain yang merasa hak-nya dilanggar oleh aparat penegak hukum. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 dan PERMA Nomor 4 tahun 2016 membuka peluang bagi penegak hukum untuk dapat menerbitkan S…

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS UPAYA KRIMINALISASI KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DA…

penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Khususnya dalam perlindungan hukum atas upaya kriminalisasi masyarakat hukum adat dalam tindak pidana kehutanan yang masih dirasakan oleh beberapa masyarakat hukum adat di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bagaimana mekanisme perl…

PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS LINGKUNGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN EK…

Penegakan sengketa dibidang lingkungan hidup akan erat kaitannya dengan proses penegakan hukum di Pengadilan, namun saat ini masih banyak putusan Pengadilan yang tidak memberikan keadilan ekologis. Skripsi ini membahas tentang upaya pembentukan pengadilan khusus lingkungan dalam rangka mewujudkan keadilan ekologis di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan da…

TINJAUAN YURIDIS PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) YANG BERLATAR BELAKANG ISU…

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless). Teknologi informasi saat ini selan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika yang mengalami permasalahan serius menge…

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 158 K/PID/2015 TENTANG ASPEK PERDATA…

Direksi dalam mengelola perseroan wajib bertindak dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi dapat melakukan tindakan di luar batas kewenangannya yang dapat menimbulkan kerugian pada Perseroan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban Direksi dalam doktrin Ultra Vires dihubungkan dengan tindak pidana pengg…

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KUALIFIKASI KURIR NARKOTIKA DALAM UNDANG…

Peran pengantar atau umum disebut kurir narkotika menjadi salah satu yang paling krusial dalam peredaran narkotika di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurir tersebutlah yang akan menentukan sampai atau tidaknya narkotika yang dipesan kepada pembeli. Kata “Kurir Narkotika” mungkin sudah tidak asing ditelinga masyarakat secara umum. Namun de miki…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI PULAU …

Pada awalnya Pulau Batam diperuntukan sebagai daerah industri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam, namun dalam perkembangannya muncul kebijakan Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang menjadi landas…

LEGAL MEMORANDUM MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN CCTV DALAM KASUS PEMBUNUHAN WA…

Kasus pembunuhan kopi sianida Mirna dan Jessica adalah salah satu kasus yang banyak menyita perhatian publik pada tahun 2016 kemarin. Bagaimana tidak, kasus itu menghadirkan banyak sekali saksi - saksi dan memakan waktu persidangan yang sangat panjang, mulai dari Pengadilan Negeri, Kasasi di Pengadilan Tinggi, sampai Kasasi di Mahkamah Agung. Dalam kasus itu juga banyak membahas soal ala…

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 80/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG TENTANG UNSUR MENGUN…

Pengembalian kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan. Dalam praktek pengembalian hasil tindak pidana dikaitkan dengan waktunya, bila pengembalian d ilakukan sebelum penyidikan dimulai, sering diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseor…