# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 0" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":author" => "'+\"Dr. Hj. Susilowati Suparto, S.H., M.H.\"'" ]
NPM : 110310 Kode Skripsi : 264-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : A10 99 207 Kode Skripsi : 106-03 Jenis Skripsi : Skripsi
Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Diatur lebih lanjut dalam PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf a menentukan bahwa untuk memberikan kepastia…
ivABSTRAKANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAKAaliyah Febriana110110150139Perlindungan terhadap hak-hak anak telah menjadi perhatian seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah…
Perubahan konsep transaksi bisnis dari konvesional ke digital turut mempengaruhi kegiatan pinjam-meminjam uang di Indonesia yang sekarang dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau peer-to-peer lending. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui OJK yaitu dengan menerbitkannya POJK P2P. Suatu perjanjian agar memlik…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA CIPAGALO KECAMATAN BOJONGSOANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATAABSTRAKR. Firda Maulina Ulfa110110150151Kepemilikan tanah merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan permasalahan pertanahan di Indonesia. Permasalahan yang…
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DICANTUMKAN SEBAGAI KONTAK ALTERNATIF DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DITINJAU BERDASARKANKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Olivia Maria Christy Sarayar110110150243Seiring dengan perkembangan zaman, semakin meningkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi sehari-hari, terutama menyangkut kebutuhan tersier. Hal ini m…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA BESERTA ANAKNYA YANG DICERAI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Tara Kaulika 110110150281 ABSTRAK Adanya pengkhusus…
Gugatan perdata dapat diajukan oleh subjek hukum yang berkepentingan ke pengadilan negeri. Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan, adalah adanya kepentingan langsung/melekat dari pihak penggugat. Penggugugat yang mengajukan gugatan tersebut ingin agar gugatan yang diajukan ke pengadilan negeri tersebut diperiksa danselanjutnya dijatuhkanputusan oleh …