# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 0" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":author" => "'+\"Dr. Hj. Etty Haryati Djukardi, S.H.,M.H.\"'" ]
NPM : 120252 Kode Skripsi : 099-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110096 Kode Skripsi : 062-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110070050 Kode Skripsi : 329-14 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110425 Kode Skripsi : 441-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110095 Kode Skripsi : 082-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110090323 Kode Skripsi : 236-14 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110100158 Kode Skripsi : 472-14 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110112 Kode Skripsi : 069-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 120052 Kode Skripsi : 357-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : A10.00.228 Kode Skripsi : 104-04 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : A10.04.172 Kode Skripsi : 249-08 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : A10 90.077 Kode Skripsi : 069-98 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : AXO.02.007 Kode Skripsi : 053-07 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : L2N.99.705 Kode Skripsi : 02-034 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110100239 Kode Skripsi : 053-15 Jenis Skripsi : Skripsi
Permasalahan yang sering muncul dalam Peer to Peer Lending yaitu risiko gagal bayar dan pinjaman berlebih (Over-Indebtedness). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap risiko gagal bayar dan pinjaman berlebih dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; untuk mengetahui penerapan mitigasi risiko dan penggunaan Sistem Layanan Info…
Calon pemilik Satuan Rumah Susun dapat dikatakan telah dirugikan karena pihak pengembang tidak transparan mengenai status tanah bersama rumah susun yang mereka akan jual yaitu terkait Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan melalui Perjanjian Bangun Guna Serah. Permasalahan terkait Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang dialami oleh calon pemilik satuan rumah susun untuk hunian di kawasan Arc…
Pada Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 5 Tahun 2020 (Permen ATR No. 5/2020), mengatur bahwa seluruh dokumen yang akan diajukan untuk pendaftaran hak tanggungan elektronik (HT-el) harus melampirkan surat keabsahan dokumen sebagai bentuk pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap keotentikan dokumen terkait. Pada praktiknya, masih terdapat sertif…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA ABSTRAK MOHAMAD IRFAN 110110150061 Peralihan risiko yang dilakukan kepada pihak asuransi dilakukan melalui sebuah perjanjian yang disebut sebagai perjanjian asuransi atau pertanggungan. Masyarakat mengadakan perjanjian deng…
Penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran di dalam masyarakat semakin berkembang. Untuk itu Bank Indonesia, selaku bank sentral, memiliki wewenang untuk mengatur hal-hal terkait Bilyet Giro, termasuk didalamnya sanksi bagi Penarik Bilyet Giro Kosong yaitu masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional. Untuk melindungi para pengguna Bilyet Giro, Bank Indonesia memiliki suatu kebijakan terkait p…
Tanah bagi negara Indonesia mempunyai arti yang penting dan kedudukan yang sangat penting karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selalu memerlukan tanah, karenanya masalah tanah dalam setiap perencanaan pembangunan selalu mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Berbagai upaya dan langkah sebenarnya telah dilakukan oleh pemeri…
Keberadaan sistem jaminan fidusia secara elektronik belum sepenuhnya dapat mengakomodir kelemahan yang terdapat pada sistem jaminan fidusia manual. Ada satu permasalahan yang masih tetap muncul sejak diberlakukannya jaminan fidusia secara manual sampai munculnya jaminan fidusia secara elektronik hingga saat ini, yaitu mengenai permasalahan fidusia ulang. Hal ini dikarenakan sistem jaminan …
Penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Hak Cipta sebagai obj ek jaminan fidusia dalam perjanji an kredit perbankan di Indonesia . Dengan dikeluarkanya undang - undang terbaru mengenai hak cipta yaitu Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Pasal 16 ayat 3 dinyatakan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek ja…