ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO BERUPA AKTA PERDAMAIAN …

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang menguasai atau memiliki objek tanah. Dalam tugas akhir ini, menjadi sebuah permasalahan ketika Pihak Pertama tidak terima atas pengadaan tanah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagai Pihak Kedua sehingga memberikan uang tali asih kepada Pihak Pertama sebag…

PENERAPAN ASAS ACCESS TO JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELAL…

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang diselenggarakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan geografis maupun ekonomis untuk datang ke kantor pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya dan menganalisis penerapan teori hukum dalam praktik penyelesaian perkara per…

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) OL…

Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di BPSK salah satunya adalah melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa tersebut bertujuan untuk menuntut adanya ganti rugi akibat kerugian yang diderita dalam menggunakan barang dan/atau memanfaatkan jasa. Permasalah yang muncul dalam tugas akhir ini, majelis arbitrase memutuskan sengketa kontrak yang bukan merupakan kewenangan BPSK. Adapun tujuan pe…

ASAS NEBIS IN IDEM DALAM HUKUM ACARA PERDATA DIKAITKAN DENGAN GUGATAN PERCE…

Objek penelitian dalam tugas akhir ini berupa Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg, yang mana pada kedua putusan tersebut Penggugat mengajukan gugatan untuk kedua kalinya. Namun, terdapat inkonsistensi hakim dalam memutuskan gugatan nebis in idem pada perkara perceraian yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini membahas menge…

Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pus…

Kepailitan merupakan salah satu solusi penyelesaian sengketa utang piutang yang diselesaikan melalui pengadilan, namun demikian melalui UU No. 37 Tahun 2004 dalam penyelesaian utang piutang dapat ditempuh Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan PKPU adalah tercapainya perdamaian yang akan mengikat Debitor dan Kreditor setelah dihomologasi melalui putusan hakim. Dengan tercapainya PKPU maka…

PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN

Publish Year

2017

Edition

Cetakan I, September 2017

ISBN/ISSN

978-979-538-465-6

Collation

x, 157 hlm.; 21 x 14.5 cm

Series Title

Hukum Perkawinan

Call Number

346.02 Dah P

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI SMALL CLAIMS COURT DIHUBUNGKAN DENGAN …

Berdasarkan UUPK penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun luar pengadilan, yaitu BPSK. Penyelesaian melalui pengadilan sangat jarang digunakan karena prosesnya memakan waktu yang lama, sementara itu, penyelesaian melalui BPSK dianggap kurang efektif, karena dalam proses eksekusi putusan BPSK, harus diajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Melalui PerMA No.4/2…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN APLIKASI GOJEK DALAM FITUR PAYLA…

Publish Year

2020

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

068/2020

Hukum adat Indonesia

Publish Year

2001

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

00411

AKIBAT HUKUM TINDAKAN DEWAN KOMISARIS PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK (AISA)…

ABSTRAKAKIBAT HUKUM TINDAKAN DEWAN KOMISARIS PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK (AISA) TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSIPERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATASGAVRILA TAMARISKA ROPE110110150120Perseroan Terbatas memiliki Organ Perusahaan yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksiyang pelaksanaan tugas dan kewenangannya diatur oleh Und…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. SBL KEPADA CALON JEMAAH HAJI KHUSUS DAN UMRAH ATAS K…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH KEPADA CALON JEMAAH HAJI KHUSUS DAN UMRAH ATAS KETERLAMBATAN PEMBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI KHUSUSDAN UMRAH DITINJAU BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UNDANG –UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENABSTRAKAna Trimaryati110110140264Ibadah haji dan umrah merupaka…

Pertanggung Jawaban Pengelola Wisata Pantai Tanjung Karang Terhadap Kecelakaa…

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA WISATA TIRTA TERHADAP KECELAKAANDITINJAUA DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGANKONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAANAbstrakDewasaini,sektorpariwisatamenjadibagianyangtidakdapatdipisahkandarikehidupanmanusiakarenaberkaitandenganaspekkegiatansosialdanekonomiyangdapatdinikmati,namundemikiandalamdalamkegiatanpariwisatakhusu…

UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN VERSTEK YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK TERGUG…

Putusan verstek adalah putusan dimana tergugat, meskipun dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran tergugat (verstek). Perlawanan terhadap verstek yaitu verzet, yang diatur dalam Pasal 125 Ayat (3) dan 129 HIR, Pasal 149 Ayat (3) jo. 153 RBg de…

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1438K/PDT.SUSPHI/2017 MENGENAI PENGGUNA…

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak diakui secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu bentuk pengejawantahan dari hak tersebut adalah diundangkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sengketa antara PT. Garuda Indonesia dengan Muhammad Nofrian dan PT. Tiffa Mitra Sejahtera adalah mengenai penggunaan tenaga alih daya atau outsourcing. Per…

PENETAPAN SITA EKSEKUSI OLEH PENGADILAN TANPA DIDASARI DIKTUM PUTUSAN AKHIR …

Suatu sengketa perdata diajukan oleh pihak yang berperkara kepada pengadilan untuk mendapatkan suatu putusan. Adapun putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan diktum putusan akhir yang bersifat penghukuman (condemnatoir) selanjutnya dapat dilaksanakan. Diktum putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap seyogyanya dilaksanakan secara sukarela atau jika tidak, maka dapat dilaku…

Legal Memorandum Tentang Kedudukan Leni Tresnawati dan Ahli Waris Lainnya Te…

Perjanjian peminjaman dana dibuat pada tanggal 12 Januari 2012 antara Leni Tresnawati sebagai debitur, dengan tiga orang pemberi pinjaman bernama Nendah Kartikawati, Mimin Sumilawati, dan juga Gianti Indrissasti sebaga kreditur. Didalam perjanjian ini, kemudian disepakati bahwa terdapat jaminan atas uang yang dipinjam, berupa sertifikat rumah milik Ani Suarni, selaku ibu dari Leni Tresnawat…

PENGANTAR HUKUM INDONESIA : Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia

Publish Year

2018

Edition

Cetakan Pertama, Januari 2018

ISBN/ISSN

9798-979-007-761-4

Collation

xii, 348 hlm.; 23 cm

Series Title

Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia

Call Number

340.598 Ima P

KUHP : kita undang-undang hukum pidana

Publish Year

2009

Edition

-

ISBN/ISSN

979-526-020-0

Collation

xx, 232 h.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

00300

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 518 K/PDT.SUS-HKI/2015 MENGENAI KOMERSI…

Publish Year

2019

Edition

2019

ISBN/ISSN

-

Collation

xxi, 135 hlm. 21 cm

Series Title

-

Call Number

340 Ela A 230/2019

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUMNAS SEBAGAI PENGEMBANG KEPADA PENGHUNI RUSUNAMI BAN…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUMNAS SEBAGAI PENGEMBANG KEPADA PENGHUNI RUSUNAMI BANDAR KEMAYORAN ATAS KETERLAMBATAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Binandari Nasha Tania 110110150204 ABSTRAK Rumah susun sebagai suatu hunian wajib memenuhi serangkaian pe…

TANGGUNG JAWAB HAKIM PENGAWAS DALAM KEPAILITAN TERKAIT KEWAJIBAN KURATOR DALA…

Pasal 74 ayat (1) UUK-PKPUmewajibkan Kurator untuk menyerahkan laporan secara berkala untuk menjaga transparansi dari pelaksanaan tugasnya kepada Hakim Pengawas, Debitor dan Kreditor. Laporan tersebut berfungsisebagai dasarbagi Hakim Pengawas untuk menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh UUK-PKPU. Tidak dijalankan kewajiban menyerahkan laporan tersebut oleh Kurator dalam …

STATUS HUKUM PEKERJA YANG DIANGKAT MENJADI ANGGOTA DIREKSI PADA PERSEROAN TER…

Pengangkatan seorang Direksi pada suatu Perseroan Terbatasdapat berasal dari pekerjanya. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan suatu permasalahan hukum ketika pekerja yang diangkat menjadi direksi tersebut diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemberhentian tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, …

ELAKSANAAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA SUMEDANG DALAM TINJAUAN PERATU…

Sidang Keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam satuwaktu antara Pengadilan Agama untuk memberikan pelayanan itsbat nikah, pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tahapan-tahapan dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sumedang dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor…

EKSEKUSI RIIL PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADA PERKARA PERDATA DI KABUPATEN KAR…

Eksekusi sebagai perintah dalam putusan seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik namun tidak demikiandalam praktiknya antara lain yang terjadi pada pelaksanaan eksekusi riil yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karawang masih banyak pelaksanaan eksekusi yang tidak dapat dijalankan dengan baik. Dalam tugas akhir ini yang di bahas lebih lanjut adalah apa s…

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAB.MALANG NO.0100/PDT.G/2018/PA.K…

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan dari perkawinan tersebut untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tidak selamanya berjalan mulus yang akhirnya menyebabkan perceraian. Salah satunya y…

EKSEKUSI DARI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG DALAM TINJAUAN H…

Esensi terpenting yang merupakan puncak dari perkara perdata adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Terhadap pelaksanaan putusan gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap, seyogyanya dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, namun jika tidak secara sukarela berlakulah ketentuan eksekusi berdasarkan HIR/RBg. Penelitian in…

Model Alternatif MEDIASI SYARIAH Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

sumbangan mahasiswa BP a.n. Ade Ihdinayah NPM. 110110130263

STUDI KASUSTERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 526/G2012/P…

ivANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 526/G2012/PN.Jkt.Sel TERKAIT PEMBATALAN PRENUPTIAL AGREEMENT(PERJANJIAN PRANIKAH) DITINJAUDARIUNDANG-UNDANGNO.1TAHUN1974TENTANGPERKAWINANABSTRAKDHIMASSYAILENDRA110110130313Salah satu syarat dibuatnya suatu perjanjian perkawinan berdasarkan 29ayat (1)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19…

KEDUDUKAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM SEBAGAI KREDITOR PADA KOPERASI SIMPA…

Bankruptcy is a common seized conducted on the entire wealth of debtor Pailit which then the management and the administration is conducted by the curator under the supervision of the supervisory judge as stipulated in Law No. 37 year 2004 about Bankruptcy and suspension of debt payment obligations. The problem in bankruptcy can be in contact with criminal cases, where the…

Hukum Perdata Dalam Perspektif BW

Publish Year

2013

Edition

Revisi Ke-III

ISBN/ISSN

978-979-071-171-6

Collation

x, 262 hlm.; 14.5 x 20,5 cm

Series Title

Dalam Perspektif BW

Call Number

346 Mel H.2

Pranata Sosial Hukum Islam

Publish Year

2015

Edition

Cet. Kesatu, Desember 2015

ISBN/ISSN

978-602-7948-89-1

Collation

xii, 284 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

297.5 Muk P.1

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA KEPADA PENDERITA SKIZOFRENIA…

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA KEPADA PENDERITA SKIZOFRENIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 44 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Abstrak Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie 1101101 10144 Skizofrenia adalah penyakit ke jiwaan yang dapat menyebabkan penderitanya mengalami pemikiran yang irasional dan…

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR 198/PDT-SUS/BPSK/2016/PN.RAP TENTANG PEMBATAL…

Sengketa konsumen terjadi karena adanya hak-hak konsumen yang dilanggar. Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan, dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan di luar pengadilan dapat melalui badan penyelesaian sengketa, ata…

ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT NOMOR 389/Pdt.P/2015/PAJB TEN…

Kewarisan merupakan peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Tidak adanya hukum waris yang bersifat unifikasi sehingga hukum waris ditentukan oleh subyeknya dan hukum yang dapat digunakan antara lain hukum barat (BW), hukum adat, dan hukum Islam. Hukum Islam yang mengatur hukum kewarisan diatur dalam Al-Quran, Al-Hadist dan disatukan dalam Kompilasi Hukum I…

ANALISIS STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2763 K/PDT/…

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat di Indonesia diakui secara tegas dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UUPA. Sengketa bermula ketika terjadi Kesepakatan Kerjasama Penanaman Kelapa Sawit antara Masyarakat Marga Buay Bahuga dengan PT. Palm Lamp ung Persada mengenai sebidang tanah seluas 724 Hektar yang dijadikan objek kesepakat…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA DESA CIKAHURIPAN YANG MENGALAMI KERUGIA…

Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Salah satu sumber dari perikatan yaitu perjanjian. ntuk dap at dinyatakan bahwa suatu perjanjian itu sah atau tidak, harus sesuai dengan sya…

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 975K/PDT/2016 TENTANG WANPRES…

Setiap perjanjian tercantum hak-hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya, walaupun telah tercantum hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, namun dalam kenyataannya pelaksanaan perjanjian tidak mudah karena seringkali terjadi wanprestasi. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus wanprestasi antara Dadang Wijoyo dan PT Athaya yang didasari oleh Perjanjian Jual Beli Proyek Nomor 1…

Perseroan Terbatas menurut Tiga Undang-Undang

Publish Year

Cetakan ke-1, 2012

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-98478-7-1

Collation

vi, 74 h, 24 cm

Series Title

-

Call Number

346.066 Sas P.1

IMPLIKASI PENERAPAN PERSYARATAN PERDAGANGAN (TRADING TERMS) PADA BISNIS RITE…

Syarat perdagangan (trading terms) merupakan salah satu isi dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan ritel modern yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam ritel modern. Dalam perkembangannya trading terms ini semakin memberatkan pemasok akibat adanya posisi tawar yang kuat yang dimiliki oleh ritel modern. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah un…

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 272K/PDT-SUS-HKI/2016 MENGENAI PEMBATA…

Perlindungan HKI mengenai Merek merupakan masalah global yang sudah menjadi masalah masyarakat dunia. Ketentuan untuk melindungi Merek terkenal berlaku bagi seluruh Negara, termasuk negara peserta Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs, termasuk Indonesia. Indonesia menggunakan sistem first to file dalam sistem pendaftaran Merek. Dalam sistem ini merupakan suatu keharusan mendaftarkan Merek a…

PENERAPAN DOKTRIN RES IPSA LOQUITUR DALAM PENYELESAIAN KASUS MALAPRAKTIK MED…

Kasus medikal malapraktik yang merugikan pasien seringkali melahirkan kebutuhan perlindungan hukum bagi pasien tersebut. Pasien yang mengajukan gugatan karena merasa telah terjadi medikal malapraktik dalam proses penyembuhannya kerap kali mengalami kesulitan dalam membuktikan kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan tenaga medis. Adanya penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memperjel…

Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawasan Persai…

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan ekonomi pasar yang efisien dengan berdasarkan UU Persaingan Usaha yang mempunyai penyelesaian sengketa persaingan usaha dan berhak untuk menjatuhkan persaingan usaha tidak sehat. namun dalam praktiknya timbul permasalahan dalam penggunaan alat bukti economic evidence yang merupakan bukti tidak l…

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1106K/PDT/2016 TENTANG …

P enyelesaian sengketa melalui arbitrase didasa rkan pada ada atau tidaknya kla usula arbitrase dalam perjanjian yang dib uat oleh para pihak. Adanya kla usula arbitra se akan meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri . Tugas akhir ini membahas kasus yang terjadi antara PT. Indoexim Internasional (Pen…

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DA LAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA PE…

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah s atu asas utama dalam perjanjian. B erdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas untuk men entukan isi ataupun bentuk perjanjian serta bebas untuk menentukan dengan siapa dapat membuat perjanjian . Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak harus memperhatikan batasan - batasan yang terdapat ba…

KAJIAN MENGENAI PRAKTIK PENGUMPULAN DANA SOSIAL MELALUI CROWDFUNDING DIT…

Crowdfunding merupakan suatu bentuk usaha pengumpulan dana baru yang terdiri atas beberapa bentuk, salah satunya donation b a sed c rowdfunding . Donation b a sed cr owdfunding yang didasari dari donasi tunduk pada Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Dalam praktiknya di Indonesia, d onat ion base…