Filter by
# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 0" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":author" => "'+\"Dr. Ali Abdurahman, S.H.,M.Hum.\"'" ]
STATUS PERKAWINAN KEDUA DAN SELANJUTNYA YANG DIDASARKAN PADA AKTA PERCERAIAN…
Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak dan dalam perceraian harus memiliki alasan yang kuat bahwa antara suami dan ister…
- Publish Year
- 2021
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 127 hal, 30cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 019/2021
Hukum Waris Indonesia : Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW (edisi revisi)
- Publish Year
- 2019
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-6322-64-7
- Collation
- xii, 162 hlm, 24 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 346.05 Sup H
- Publish Year
- 2019
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-6322-64-7
- Collation
- xii, 162 hlm, 24 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 346.05 Sup H
MEMORANDUM HUKUM BAGI LEMBAGA PENYIARAN SWASTA TELEVISI DALAM UJI MATERIAL PA…
Penyiaran merupakan salah satu cara kegiatan untuk menyebarkan informasi. Kegiatan penyiaran sendiri salah satunya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).
- Publish Year
- 2021
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv/76hal/30cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 142/2021
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA: STUDI TERHADAP KEBIJAKA…
Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 memberikan peluang terjadinya proses pembentukan UU yang berkelanjutan dalam arti berlangsung antarperiode atau lintas periode masa jabatan.
- Publish Year
- 2021
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x/192hal/30cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 138/2021
KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI SUMBER HUKUM MATERIIL DALAM …
Dalam sejarah pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah digunakan sebagai sumber hukum materil, namun pernah juga Fatwa MUI dikeluarkan untuk menolak putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan kedudukan Fatwa MUI dalam pengujian undangundang, apakah diperlukan atau tidak. Kondisi tersebut menimbulkan dua pertanyaan …
- Publish Year
- 2020
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 033/2020
TAFSIR IHWAL KEGENTINGAN MEMAKSA DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGAN…
TAFSIR IHWAL KEGENTINGAN MEMAKSA DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NO 138/PUU-VII/2009 Retdy Suherlinto 110110120181 ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya akan dibaca Mahkamah) No 138/PUU-VII/2009 merupakan putusan terhadap pengujian Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No…
- Publish Year
- 2019
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 159/2019
PENYELESAIAN SENGKETAPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANMELALUI JALURNONLITIGASI BER…
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi menimbulkan berbagai persoalan dan perdebatan dalam bidang hukum tata negara khususnya dari perspektif pengujian peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tidak lain karena pengujian peratur…
- Publish Year
- 2019
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 137/2019
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 38 P/HUM/2016 MENGENAI UJI MATERI PERA…
Peraturan DPD No. 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah adalah 2 tahun 6 bulan per satu kali masa jabatan. Padahal di peraturan sebelumnya, yaitu dalam Peraturan DPD No. 1 Tahun 2014 menyebutkan masa jabatan Pimpinan DPD berjumlah 5 tahun per satu kali masa jabatan. Peraturan ini membuat sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah mengujimaterikan Peraturan D…
- Publish Year
- 2018
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 68 hal, 30 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 373/2018
Hak Kekayaan Intelektual
- Publish Year
- 2010
- Edition
- Pertama, 2010
- ISBN/ISSN
- 978-979-1167-51-2
- Collation
- 240 h, 20 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 346.048 2 SUD H.1
- Publish Year
- 2010
- Edition
- Pertama, 2010
- ISBN/ISSN
- 978-979-1167-51-2
- Collation
- 240 h, 20 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 346.048 2 SUD H.1
TINJAUAN YURIDIS WAKAF BENDA BERGERAK BERUPA UANG TANPA MELALUI LEMBAGA KEUA…
Pelaksanaan wakaf uang di Indonesia seringkali dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai wakaf di Indonesia, diantaranya pelaksanaan wakaf benda bergerak berupa uang tanpa melalui lembaga keuangan syariah. Padahal ketentuan telah mengatur mengenai pelaksanaan wakaf benda bergerak berupa uang, diantaranya Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sehingg…
- Publish Year
- 2017
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- viii, 85 hal, 30 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- 354/2017
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography