# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 0" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":author" => "'+\"Deden Suryo Raharjo\"'" ]
NPM : AXO03425 Kode Skripsi : 241-10 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 120001 Kode Skripsi : 104-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : A10.02.088 Kode Skripsi : 332-08 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 120164 Kode Skripsi : 486-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110110553 Kode Skripsi : 461-15 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110305 Kode Skripsi : 435-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : AXO.02.136 Kode Skripsi : 045-05 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110100120 Kode Skripsi : 403-14 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : AXO050001 Kode Skripsi : 151-10 Jenis Skripsi : Skripsi
Bus Bandrosmerupakan program pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan pariwisata Kota Bandung. Dalam operasionalnya pernah terdapat keberadaan bangku pada atap di bus Bandros untuk menarik minat. Secara faktual hal tersebut merupakan suatu hal yang membahayakan bagi penumpang yang memilih tempat duduk pada bangku di atas bus Bandros tersebut.Evaluasi yang terjadi p…
Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah “Corporate Social Responsibility (CSR)“. adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan. Dalam D…
Undang-UndangNomor 8 Tahun 1995 TentangPasar Modal mengaturbahwaemitenseperti BUMN go publicdilaranguntukmelakukantransaksiinsider trading. Hal ini merugikanbanyakpihakmaupun investor sehinggapenerapanhukum yang sesuaidanadildibutuhkan. BUMN go publicberbedadariperseroanbiasa. Perbedaan ini ditemukan bahwaseorangdireksi BUMN dapatdikategorikansebagaipenyelenggara negara, hal ini bertolakb…
Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan administrasi kependudukan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependdukan adalah penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Permasalah…
Peningkatan perekonomian nasional merupakan target pembangunan Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu diantaranya adalah dengan menggagas kota kreatif. Kota Bandung telah mendapatkan sertifikasi kota kreatif UNESCO dan akan mendatangkan konsekuensi dan tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh pemerintah Kota Bandung maupun UNESCO. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, y…
Perkembangan perekonomian di dunia tidak lagi hanya berbasis kepada komoditi semata melainkan juga menitikberatkan aspek non-fisik yakni berbasis kepada ide dan kreativitas. Oleh karena itu, terdapat konsep baru dalam perekonomian tersebut yang diimplementasikan dengan konsepsi kota kreatif. Kota kreatif merupakan pengelolaan kota yang bertemakan mengembangkan kebudayaan dominan yang menja…
Pengenaan tarif parkir harian diluar tarif parkir bulanan (resmi) oleh pengelola rumah susun kepada penghuni satuan rumah susun merupakan suatu tindakan pengelola yang memberikan beban berat bagi para penghuni satuan rumah susun Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dan pasti mengenai perlindungan hukum dan implementasi bagi penghuni satuan rumah yang …
Dalam rangka mewujudkan pemilihan Kepala Daerah yang netral serta memberikan kedudukan yang setara bagi semua calon, Pemerintah bersama DPR merivisi Undang-Undang pemilihan kepala daerah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang…