Filter by

  • Publication Year
    To
  • Availability
  • Attachment
  • Collection Type
  • General Material Designation
    See MoreSee Less
  • Location
    See MoreSee Less
  • Language
Found 15 from your keywords: author="Bilal Dewansyah , S.H., M.H"
# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685
^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"

^ "SQL ⚒️"

^ array:2 [
  "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))"
  "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 0"
]

^ "Bind Value ⚒️"

^ array:1 [
  ":author" => "'+\"Bilal Dewansyah , S.H., M.H\"'"
]
cover
Pelibatan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia: Perspekt…
Comment Share Fakultas Hukum
Bilal Dewansyah, S.H., M.H.Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.DGhazian Shidqi Widjojanto

Letak Indonesia yang strategis dalam jalur perpindahan manusia, menjadikan pengungsi berdatangan ke Indonesia

Publish Year
2020
Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
xi/110hal/30cm
Series Title
-
Call Number
133/2020
cover
PEREMPUAN MENDAHULUI ZAMAN /IN SEARCH OF LIVING TRADITIONAS AND ART
Comment Share Fakultas Hukum
Muchammad Nabhani SuyutiProf. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL . M., Ph.D.Bilal Dewansyah , S.H., M.H

Publish Year
2010
Edition
2010
ISBN/ISSN
978-979-799-495-2
Collation
xxviii, 154 hlm. ;15.5 x 23 cm
Series Title
Perempuan Mendahului Zaman
Call Number
306.8 Abd P

Publish Year
2010
Edition
2010
ISBN/ISSN
978-979-799-495-2
Collation
xxviii, 154 hlm. ;15.5 x 23 cm
Series Title
Perempuan Mendahului Zaman
Call Number
306.8 Abd P
cover
Fiducia sebagai jaminan unsur-unsur perikatan
Comment Share Fakultas Hukum
Ratu Durotun NafisahBilal Dewansyah, S.H, M.H.Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H,. LL.M, Ph.D

Publish Year
1983
Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
144 h., 21 cm
Series Title
-
Call Number
00429

Publish Year
1983
Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
144 h., 21 cm
Series Title
-
Call Number
00429
cover
KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Comment Share Fakultas Hukum
MUHAMMAD NUR RAMADHANSusi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.DBilal Dewansyah, S.H., M.H.

Publish Year
1996
Edition
-
ISBN/ISSN
979-526-020-0
Collation
xviii, 225 hlm; 21 cm
Series Title
-
Call Number
00228

Publish Year
1996
Edition
-
ISBN/ISSN
979-526-020-0
Collation
xviii, 225 hlm; 21 cm
Series Title
-
Call Number
00228
cover
Pengantar ilmu hukum pajak
Comment Share Fakultas Hukum
Euodia SianiparSusi Dwi Harijanti S.H., LL.M., Ph.DBilal Dewansyah S.H., M.H.

Publish Year
2008
Edition
-
ISBN/ISSN
979-96055-4-7
Collation
xvi, 250 h.; 25cm
Series Title
-
Call Number
00222

Publish Year
2008
Edition
-
ISBN/ISSN
979-96055-4-7
Collation
xvi, 250 h.; 25cm
Series Title
-
Call Number
00222
cover
TAFSIR IHWAL KEGENTINGAN MEMAKSA DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGAN…
Comment Share Fakultas Hukum
Dr. Ali Abdurahman, S.H.,M.Hum.Bilal Dewansyah S.H., M.H.RETDY SUHERLINTO

TAFSIR IHWAL KEGENTINGAN MEMAKSA DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NO 138/PUU-VII/2009 Retdy Suherlinto 110110120181 ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya akan dibaca Mahkamah) No 138/PUU-VII/2009 merupakan putusan terhadap pengujian Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No…

Publish Year
2019
Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
-
Series Title
-
Call Number
159/2019
cover
Politik Hukum : Kajian Hukum Tata Negara
Comment Share Fakultas Hukum
Raden Violla ReinindaSusi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.DBilal Dewansyah, S.H., M.H.

Publish Year
2018
Edition
Cetakan pertama, Mei 2018
ISBN/ISSN
978-602-446-229-1
Collation
15.5 cm, 24 cm, vi,; 205 hlm
Series Title
Kajian Hukum Tata Negara
Call Number
342.078 ISM P

Publish Year
2018
Edition
Cetakan pertama, Mei 2018
ISBN/ISSN
978-602-446-229-1
Collation
15.5 cm, 24 cm, vi,; 205 hlm
Series Title
Kajian Hukum Tata Negara
Call Number
342.078 ISM P
cover
KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI BAWAH TANGAN SEBA…
Comment Share Fakultas Hukum
Ghazian Shidqi WidjojantoProf. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.DBilal Dewansyah, S.H., M.H.

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli menurut UUPA merupakan landasan dari konsepsi hukum adat yakni bersifat riil, terang, dan tunai dengan memenuhi syarat materiil dan syarat formil , namun m asyarakat di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur masih banyak melakukan jual - beli tanpa adanya akta yang dibuat oleh PPAT . Hal ini menjadi permasalahan apakah…

Publish Year
2018
Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
xiv, 75 hal, 30 cm
Series Title
-
Call Number
226/2018
cover
PEMBERIAN WARIS MELALUI SURAT WASIAT OLEH AYAH BIOLOGIS KEPADA SESEORANG Y…
Comment Share Fakultas Hukum
Ilham MagribiProf. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.DBilal Dewansyah, S.H., M.H

Anak yang berada di bawah pengampuan dan berstatus sebagai anak di luar nikah memiliki pembatasan-pembatasan hak keperdataan khususnya dalam hal hak warisan. Pemberian hak waris dapat dilakukan baik secara Undang-Undang maupun melalui surat wasiat. Walaupun pemberian hak waris melalui surat wasiat merupakan kehendak terakhir seseorang sebelum Ia meninggal dan diperbolehkan secara hukum, namun i…

Publish Year
2018
Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
xii, 120 hal, 30 cm
Series Title
-
Call Number
220/2018
cover
PENERAPAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI T…
Comment Share Fakultas Hukum
Ilham MagribiProf. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.DBilal Dewansyah, S.H., M.H

P enafsiran konstitusi harus dilakukan dengan rasional untuk menghindari pilihan argumentasi secara cherry - picking . Hal ini ditunjukkan oleh pertentangan dalam dua Putusan MKRI yang berpendirian dengan argumen yang sama sekali berlawanan . Pada tahun 2003 MKRI menyatakan Pasal 28I ayat (1) tidak dapat dibatasi oleh ketentuan apapun, namun pada tahun 2007 MKRI meny…

Publish Year
2018
Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
x, 148 hal, 30 cm
Series Title
-
Call Number
218/2018
cover
KEPASTIAN HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN R…
Comment Share Fakultas Hukum
Muchammad Nabhani SuyutiProf. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL . M., Ph.D.Bilal Dewansyah , S.H., M.H

Hukum kewarganegaraan Indonesia diatur dalam UU No. 12/2006 dan PP No. 2/2007. Salah satu materi muatan pada hukum kewarganegaraan Indonesia adalah pengatu ran terkait kehilangan status kewarganegaraan. Pengaturan kehilangan status kewarganegaraan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia terbagi menjadi empat cara yakni kehilangan dengan sendirinya, permohona…

Publish Year
2018
Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
xii, 158 hal, 30 cm
Series Title
-
Call Number
208/2018
cover
PENERAPAN ASAS IUS SOLI TERBATAS TERHADAP ANAK DARI PENGUNGSI ROHING…
Comment Share Fakultas Hukum
Ratu Durotun NafisahProf. Susi Dwi Harijanti, S.H,. LL.M, Ph.DBilal Dewansyah, S.H, M.H.

Kondisi tanpa kewarganegaraan dari pengungsi Rohingya menimbulkan sejumlah polemik, khususnya mengenai kepastian status kewarganegaraan anak - anak dari para pengungsi tersebut yang lahir di Indonesia. Berkaitan dengan itu, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur asas ius soli terbatas guna mencegah kondi…

Publish Year
2018
Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
xiv, 108 hal, 30 cm
Series Title
-
Call Number
201/2018
cover
POLITIK HUKUM PEMBERIAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA
Comment Share Fakultas Hukum
Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.DBilal Dewansyah, S.H., M.H.MUHAMMAD NUR RAMADHAN

Bebas visa kunjungan merupakan pranata keimigrasian Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU No.6 Tahun 2011) sebagai ketentuan pengecualian bagi orang asing dalam kewajiban memiliki visa untuk masuk ke wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui peraturan presiden. Dalam perjalanannya, hukum keimigrasian Indonesia mengal…

Publish Year
2018
Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
x, 114 hal, 30 cm
Series Title
-
Call Number
092/2018
cover
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PUU-VIII…
Comment Share Fakultas Hukum
Euodia SianiparSusi Dwi Harijanti S.H., LL.M., Ph.DBilal Dewansyah S.H., M.H.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK RI No.62/PUU-VIII/2010 terhadap pengujian Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No.37/2008 dan Pasal 1 angka 13 UU No. 25/2009, yang utamanya Majelis Hakim MK telah memperluas makna ombudsman dan lembaga negara dalam pengujian Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 37/2008 namun mempersempit kedua makna tersebut dalam pengujian Pas…

Publish Year
2018
Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
xv, 124 hal, 30 cm
Series Title
-
Call Number
089/2018
cover
PENAFSIRAN “OPEN LEGAL POLICY”: STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGUJIAN KONSTITU…
Comment Share Fakultas Hukum
Raden Violla ReinindaSusi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.DBilal Dewansyah, S.H., M.H.

Persinggungan wewenang antara Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang dengan wewenang pembentuk undang-undang dalam menyusun undang-undang mengilhami MK untuk mendalilkan open legal policy, yang pada dasarnya menunjukkan luasnya wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukan pilihan kebijakan, yang bernilai konsitusional. Namun demikian, MK belum memiliki standar y…

Publish Year
2018
Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
xi, 176 hal, 30 cm
Series Title
-
Call Number
038/2018