# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 0" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":author" => "'+\"Amelia Cahyadini\"'" ]
NPM : 1101108119 Kode Skripsi : 531-11 Jenis Skripsi : Study Kasus
NPM : A10.04.203 Kode Skripsi : 181-08 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 1101110900 Kode Skripsi : 515-13 Jenis Skripsi : Study Kasus
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu penerimaan negara yang diperoleh oleh otoritas publik untuk pelayanan komoditas tertentu akan digunakan kembali untuk publik. Salah satu wadah pemerolehan PNBP adalah melalui penggunaan frekuensi. Sementara itu, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dim…
PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK SEBAGAI AKTUALISASI KONSEP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BAIK DALAM BIDANG PERPAJAKANHaidar Ammar Alfaruqi110110140111ABSTRAKAktivitas ekonomi global telah membentuk pasar dan perdagangan bebas yang tidak terelakkan lagi bagi pelakunya, akibat dari fenomena tersebut adalah meningkatkanya tindakan p…
Land and building tax is one of the main milestones in the regional tax income of a district which is considered to have an important influence and must be put forward because the land and building tax is the largest object for income of a region as stipulated in detail in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution which are handed over to their respective reg…
Dahulu Instagram digunakan untuk berbagi foto dan video guna berhubungan dengan sesama pengguna, kini Instagram banyak digunakan sebagai platform bisnis. Sampai saat ini DJP baru bisa mengidentifikasi empat model transaksi e-commerce yaitu online marketplace, classified ads, daily deals, serta online retail pada situs penyelenggara. Belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang transak…
PT Migas Hulu Jabar ONWJ merupakan salah satu Perusahaan Perseroan Daerah yang terletak di Kota Bandung, berfokus pada pengelolaan minyak dan gas bumi melalui pemberian participating interest oleh Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java. Pengelolaan minyak dan gas bumi ini memerlukan modal yang sangat besar, sumber daya manusia yang mumpuni, memiliki risiko yang sangat tinggi, dan m…
Penerapan asas contrarius actusdalam proses pencabutan status badan hukum organisasi masyrakat menurut Perppu Ormas sendiri menimbulkan banyak pertanyaan dilingkungan masyarakat karena dengan dalih pemerintah bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyrakatan belum menerapkan sanksi yang efektif sehingga diperlukan mencantumk…
Berdasarkan Pasal 2 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaannya , selain itu perkawinan juga dicatat m enurut peraturan perundang - undangan yang berlaku . Pada masyarakat Dayak Losarang Indramayu terjadi perkawinan berbeda agama atau …
Berdasarkan UU ASN, mutasi merupakan bagian dari manajemen ASN yang dilakukan berdasarkan prinsip good governance dalam sistem merit, namun praktiknya mutasi sering disalahgunakan untuk alasan politis dan kental dengan konflik kepentingan yang tidak dibenarkan dalam p eraturan perundang - undangan. Hal ini mengindikasi adanya pelanggaran kode etik dan kod…
Pada tahu n 2013 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yaitu Putusan Nomor 14/PUU - XI/2013 yang dalam putusannya memutuskan dan mengamanatka n bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan serentak. Kemudian untuk menjalankan Putusan MK tersebut, DPR mengeluarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal yang m…