KEGIATAN SHADOW BANKING TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Main Authors: Nun Harrieti, S.H., M.H., Darizky Retno Setyorini
Format: Bachelors
Published: Fakultas Hukum UNPAD , 2018
Subjects:
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=27688
ctrlnum slims-27688
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>KEGIATAN SHADOW BANKING TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN</title><creator>Nun Harrieti, S.H., M.H.</creator><creator>Darizky Retno Setyorini</creator><subject>Kegiatan Shadow Banking terhadap perkembangan usah</subject><publisher>Fakultas Hukum UNPAD</publisher><date>2018</date><language>Indonesia</language><type>Thesis:Bachelors</type><identifier>http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&amp;id=27688</identifier><description>Perekonomian Indonesia dewasa ini semakin terintegrasi ke dalam perekonomian global yang mengedepankan nilai daya saing, kualitas produk, dan efisiensi semakin menegaskan perlunya penerapan asas demokrasi ekonomi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam membangun perekonomian nasional. Keterbatasan dalam mengakses bantuan permodalan merupakan salah satu persoalan yang dihadapi sebagian besar pelaku UMKM, termasuk usaha mikro. Rasio unit usaha mikro yang sangat mendominasi terhadap keseluruhan unit UMKM menyebabkan berkembangnya lembaga alternatif untuk memperoleh permodalan melalui lembaga keuangan bukan bank yang menjalankan kegiatan intermediasi, atau dikenal dengan shadow banking. Kegiatan intermediasi lembaga keuangan bukan bank ini menjadi permasalahan utama shadow banking, sebab entitas shadow banking bukan merupakan objek pengaturan dalam perundang-undangan perbankan.Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis dalam penelitian ini berupa yuridis kualitatif.Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan kegiatan intermediasi shadow banking berupa Lembaga Keuangan Mikro diatur dengan memperhatikan karakteristik, perkembangan, serta rekomendasi-rekomendasi terhadap pengawasan dan pengaturan shadow banking di tingkat global agar dapat memitigasi risiko yang ditimbulkan dari kegiatan shadow banking serta kaitannya dengan stabilitas keuangan nasional. Adapun pertumbuhan shadow banking memerlukan pengaturan, pemantauan, serta pengawasan terintegrasi yang berkelanjutan sehingga shadow banking dapat menjadi mitra perbankan nasional dalam mengembangkan usaha mikro dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.</description><geographic>Bandung</geographic><description>xii, 85 hal, 30 cm.</description><subject>NONE</subject><coverage>Fakultas Hukum</coverage><geographic>Fakultas Hukum</geographic><recordID>slims-27688</recordID></dc>
format Thesis:Bachelors
Thesis
author Nun Harrieti, S.H., M.H.
Darizky Retno Setyorini
title KEGIATAN SHADOW BANKING TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN
publisher Fakultas Hukum UNPAD
publishDate 2018
topic Kegiatan Shadow Banking terhadap perkembangan usah
NONE
url http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=27688
contents Perekonomian Indonesia dewasa ini semakin terintegrasi ke dalam perekonomian global yang mengedepankan nilai daya saing, kualitas produk, dan efisiensi semakin menegaskan perlunya penerapan asas demokrasi ekonomi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam membangun perekonomian nasional. Keterbatasan dalam mengakses bantuan permodalan merupakan salah satu persoalan yang dihadapi sebagian besar pelaku UMKM, termasuk usaha mikro. Rasio unit usaha mikro yang sangat mendominasi terhadap keseluruhan unit UMKM menyebabkan berkembangnya lembaga alternatif untuk memperoleh permodalan melalui lembaga keuangan bukan bank yang menjalankan kegiatan intermediasi, atau dikenal dengan shadow banking. Kegiatan intermediasi lembaga keuangan bukan bank ini menjadi permasalahan utama shadow banking, sebab entitas shadow banking bukan merupakan objek pengaturan dalam perundang-undangan perbankan.Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis dalam penelitian ini berupa yuridis kualitatif.Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan kegiatan intermediasi shadow banking berupa Lembaga Keuangan Mikro diatur dengan memperhatikan karakteristik, perkembangan, serta rekomendasi-rekomendasi terhadap pengawasan dan pengaturan shadow banking di tingkat global agar dapat memitigasi risiko yang ditimbulkan dari kegiatan shadow banking serta kaitannya dengan stabilitas keuangan nasional. Adapun pertumbuhan shadow banking memerlukan pengaturan, pemantauan, serta pengawasan terintegrasi yang berkelanjutan sehingga shadow banking dapat menjadi mitra perbankan nasional dalam mengembangkan usaha mikro dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.
xii, 85 hal, 30 cm.
software_str slims
id IOS99.slims-27688
institution Universitas Padjadjaran
institution_id 454
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Unpad
library_id 1
collection UNPAD Library Information System
repository_id 99
city SUMEDANG
province JAWA BARAT
repoId IOS99
first_indexed 2018-03-05T02:38:24Z
last_indexed 2018-03-05T02:38:24Z
recordtype dc
_version_ 1609965824163971073
score 12.0878725