PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN ATASRISIKO KECELAKAAN PADA KEGIATANPARIWISATA YANG BERISIKO TINGGI DITINJAUBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DANKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Main Authors: Aam Suryamah, Deviana Yuanitasar, Intan Farhana
Format: Bachelors
Published: Fakultas Hukum UNPAD , 2018
Subjects:
218
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=27568
Table of Contents:
  • Perlindungan hukum atas risiko kecelakaan sebagai nyawa darikeberlangsungan kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi kerap kalidiabaikan oleh berbagai pihak, baik pengusaha pariwisata sebagaipenyedia jasa maupun wisatawan sebagai penikmat jasa pariwisata. Hal initentu merugikan wisatawan apabila mengalami kecelakaan pada saatkegiatan pariwisata berisiko tinggi berlangsung. Penulisan tugas akhir inibertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tanggungjawabpengusaha pariwisata atas risiko kecelakaan terhadap pariwisata dengankegiatan berisiko tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun2009 Tentang Kepariwisataan dan menentukan tindakan hukum yangditempuh wisatawan apabila mengalami kerugian akibat kecelakaan yangterjadi pada pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi menurut KitabUndang-Undang Hukum Perdata.Skripsi ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatanyuridis normatif serta menggunakan teknik pengumpulan dan analisis datasecara normatif kualitatif.Hasil penelitian penulis menunjukan bahwa perlindungan atas risikokecelakaan pada pariwisata yang berisiko tinggi pada dasarnya telahdiberikan oleh Pasal 20 huruf f dan Pasal 26 Huruf e Undang-UndangNomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan melalui kewajibanpengusaha pariwisata untuk memberikan asuransi kecelakaan bagiwisatawan pariwisata berisiko tinggi. Ketiadaan perlindungan asuransi inidapat menjadi alasan bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan padakegiatan pariwisata yang berisiko tinggi untuk mengajukan gugatan gantirugi kepada pengusaha pariwisata dengan memilih salah satu dasargugatan yaitu wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KitabUndang-Undang Hukum Perdata atau perbuatan melawan hukum sesuaidengan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang-UndangHukum Perdata. Penetuan dasar gugatan tersebut sangat tergantung padaperjanjian yang disepakati pengusaha pariwisata dan wisatawan sebelumkegiatan pariwisata berisiko tinggi dilaksanakan.
  • xiii, 129 hal, 30 cm.