ANALISIS PERALIHAN STATUS TANAH PUSAKO TINGGI MENJADI TANAHHAK MILIK OLEH MAMAK KEPALA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ADATMINANGKABAU DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANGPERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Main Authors: Nia Kurniati, Sonny Dewi Judiasih, Ade Frig Gustin
Format: Bachelors
Published: Fakultas Hukum UNPAD , 2018
Subjects:
197
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=27460
Table of Contents:
  • Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman ras, suku bangsa, agamadan adat istiadat. Salah satu bentuk keanekaragaman ini adalah adat istiadat yangdijadikan sebagai tata hukum masyarakat adat. Masyarakat Minangkabau yang menganutsistem kewarisan kolektif atas tanah ulayat atau yang dikenal dengan Tanah PusakoTinggi dan pemegang hak penguasaannya berada ditangan Mamak Kepala Waris. MamakKepala Waris sebagai sebagai pemimpin dalam kaum bertugas mengatur dan mengawasipenggunaan Tanah Pusako Tinggi. Perkembangan populasi masyarakat yang pesatmenimbulkan pergeseran atas norma-norma yang berlaku. Salah satunya, penyimpanganyang kerap dilakukan oleh Mamak Kepala Waris yang meninggalkan tugas dankewajibannya atas kaum yang dipimpinnya dengan mengalihkan hak atas Tanah PusakoTinggi kaumnya menjadi hak milik pribadi, sehingga menghilangkan hak anggota kaumnyaatas Tanah Pusako Tinggi tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui danmenganalisis mengenai kedudukan Tanah Pusako Tinggi dalam hukum tanah Indonesiaserta keabsahan tindakan Mamak Kepala Waris atas Tanah Pusako Tinggi kaumnya.Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif denganspesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitupenelitian kepustakaan dengan cara meneliti data sekunder berupa peraturan perundangundangan,literatur, serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian, dan studilapangan guna menunjang data sekunder melalui wawancara dengan pihak terkait yangselanjutnya data dianalisis secara normatif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa keberadaanTanah Pusako Tinggi diakui oleh hukum Nasional melalui Undang-undang Pokok Agraria(UUPA) dan hak penguasaannya yang secara kumulatif lebih tinggi dari hakperorangan/individu. Sehingga tindakan Mamak Kepala Waris yang mengalihkan TanahPusako Tinggi menjadi Hak Milik tidak cakap hukum karena bertentangan dengan hukumTanah dan hukum Adat Minangkabau sehingga sertifikat yang kepemilikan tanah tersebutmenjadi batal demi hukum.
  • xii, 119 hal, 30 cm