FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA DI PROVINSI DKI JAKARTA

Main Authors: Bintari, Antik, Pandiangan, Landrikus Hartarto Sampe
Format: Article info application/pdf Journal
Language: eng
Published: Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD , 2016
Subjects:
Online Access: http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/10006
http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/10006/pdf
ctrlnum article-10006
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA DI PROVINSI DKI JAKARTA</title><creator>Bintari, Antik</creator><creator>Pandiangan, Landrikus Hartarto Sampe</creator><subject lang="en-US">Formulasi Kebijakan Publik; Mass Rapid Transit Jakarta; Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta</subject><description lang="en-US">Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis formulasi kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 tahapan formulasi yang dilakukan sehingga menghasilkan kebijakan pembentukan BUMD PT MRT Jakarta yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan tahap penetapan kebijakan. Pengambilan keputusan yang lambat mengenai pembangunan MRT telah memberikan pengaruh pada pembentukan PT MRT Jakarta. Pertarungan kepentingan yang terjadi antar berbagai aktor membuat tahapan perumusan kebijakan berjalan lambat. Proses yang kurang berjalan dengan baik membuat penanganan kemacetan berjalan lambat dan tidak kunjung selesai.</description><publisher lang="en-US">Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD</publisher><contributor lang="en-US"/><date>2016-12-22</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Journal:Article</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/10006</identifier><source lang="id-ID">COSMOGOV; Vol 2, No 2 (2016); 220-238</source><source lang="en-US">CosmoGov; Vol 2, No 2 (2016); 220-238</source><source>2540-8674</source><source>2442-5958</source><language>eng</language><relation>http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/10006/pdf</relation><rights lang="en-US">Copyright (c) 2016 CosmoGov</rights><rights lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0</rights><recordID>article-10006</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
File:application/pdf
File
Journal:Journal
author Bintari, Antik
Pandiangan, Landrikus Hartarto Sampe
title FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA DI PROVINSI DKI JAKARTA
publisher Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD
publishDate 2016
topic Formulasi Kebijakan Publik
Mass Rapid Transit Jakarta
Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta
url http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/10006
http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/10006/pdf
contents Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis formulasi kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 tahapan formulasi yang dilakukan sehingga menghasilkan kebijakan pembentukan BUMD PT MRT Jakarta yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan tahap penetapan kebijakan. Pengambilan keputusan yang lambat mengenai pembangunan MRT telah memberikan pengaruh pada pembentukan PT MRT Jakarta. Pertarungan kepentingan yang terjadi antar berbagai aktor membuat tahapan perumusan kebijakan berjalan lambat. Proses yang kurang berjalan dengan baik membuat penanganan kemacetan berjalan lambat dan tidak kunjung selesai.
software_str ojs
id IOS59.article-10006
institution Universitas Padjadjaran
institution_id 454
institution_type library:university
library
library Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
library_id 5
collection COSMOGOV
repository_id 59
city BANDUNG
province JAWA BARAT
repoId IOS59
first_indexed 2017-02-01T12:38:09Z
last_indexed 2017-02-01T12:38:09Z
recordtype dc
_version_ 1561211676056879104
score 12.0878725