TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM KEGIATAN KERUANGANGKASAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM RUANG ANGKASA

Main Author: Subandi, Agit Yogi; Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung-Indonesia.
Format: Article info application/pdf eJournal
Bahasa: ind
Diterbitkan: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran , 2017
Subjects:
Online Access: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JBMH/article/view/jbmh.v1n2.5
http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JBMH/article/view/jbmh.v1n2.5/V1%2CN2%2CA5
ctrlnum article-24
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="id-ID">TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM KEGIATAN KERUANGANGKASAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM RUANG ANGKASA</title><creator>Subandi, Agit Yogi; Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung-Indonesia.</creator><subject lang="id-ID">hukum ruang angkasa; keruangangkasaan; tanggung jawab perusahaan</subject><description lang="id-ID">AbstrakPerkembangan teknologi dan ekonomi global membuat ruang angkasa tidak hanya digunakan oleh negara untuk tujuan ekonomi dan politiknya, melainkan telah menjadi tujuan juga bagi entitas-entitas di luar negara, dalam hal ini entitas non-pemerintah. Perusahaan multinasional tergolong entitas non-pemerintah. Fenomena perusahaan multinasional menjadi penting untuk diperhatikan, karena karakteristik bisnisnya lintas yurisdiksi nasional dan lebih dari satu negara serta melakukan kontrol bisnisnya dari satu negara. Dalam hukum ruang angkasa dikenal dengan istilah &#x201C;national activity&#x201D;, mengingat kegiatan ruang angkasa ini juga terkait dengan pertahanan politik suatu negara dan harus di bawah pengawasan negara, sehingga sulit untuk menentukan status kebangsaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab perusahaan multinasional menurut hukum internasional dan hukum ruang angkasa dan bagaimana bentuk mekanisme pertanggungjawabannya. Dapat disimpulkan bahwa secara umum, sifat tanggung jawab dari negara menurut konteks hukum ruang angkasa adalah atribusi, dan bukan persoalan alokasi risiko. Oleh sebab itu, tanggung Jawab Perusahaan Multinasional dalam kegiatan keruangangkasaan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan untuk perusahaan multinasional ataupun dari rezim perdagangan internasional adalah memberikan kewajiban-kewajiban dari hukum internasional untuk mematuhi ketentuan hukum nasional suatu negara, tempat di mana perusahaan tersebut beroperasi.Kata Kunci: hukum ruang angkasa, keruangangkasaan, tanggung jawab perusahaan.&#xA0;&#xA0;AbstractThe development of technology and the global economy make space not only used by the state for economic and politicalpurposes, but has become a destination also for entities outside the State, in thiscase non-governmental entities. Multinational corporations classified as non-governmental entities. The phenomenon of multinational corporations is important tonote,because the characteristics of the business across national jurisdictions and more than one country and control the business from one state. In space law known as &#x2018;national activity&#x2019;, given space activity is also associated with a politicaldefenseof a country and must be under the supervision of the state, making it difficult to determine the status of nationality. Based on this, then the problem is how the responsibility of multinational corporations according to international law and space law and how the form and mechanism of the responsibility. Based on the conclusions of the authors, in general, the nature of the responsibility of the State under a legal context space is attribution, and not about risk allocation. Therefore, Responsibilities of Multinationals companies in space activities, based on the provisions established for multinational companies or of the international trade regime is giving obligations of international law to comply with the national laws of a country, a place where the company operates.Keywords: corporate liability, space activity, space law.</description><publisher lang="id-ID">Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran</publisher><contributor lang="id-ID"/><date>2017-05-12</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Other:</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JBMH/article/view/jbmh.v1n2.5</identifier><source lang="id-ID">Jurnal Bina Mulia Hukum; Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum; 151-164</source><source>2540-9034</source><source>2528-7273</source><language>ind</language><relation>http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JBMH/article/view/jbmh.v1n2.5/V1%2CN2%2CA5</relation><rights lang="id-ID">##submission.copyrightStatement##</rights><rights lang="id-ID">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0</rights><recordID>article-24</recordID></dc>
language ind
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
Other:
File:application/pdf
File
Journal:eJournal
author Subandi, Agit Yogi; Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung-Indonesia.
title TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM KEGIATAN KERUANGANGKASAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM RUANG ANGKASA
publisher Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
publishDate 2017
topic hukum ruang angkasa
keruangangkasaan
tanggung jawab perusahaan
url http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JBMH/article/view/jbmh.v1n2.5
http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JBMH/article/view/jbmh.v1n2.5/V1%2CN2%2CA5
contents AbstrakPerkembangan teknologi dan ekonomi global membuat ruang angkasa tidak hanya digunakan oleh negara untuk tujuan ekonomi dan politiknya, melainkan telah menjadi tujuan juga bagi entitas-entitas di luar negara, dalam hal ini entitas non-pemerintah. Perusahaan multinasional tergolong entitas non-pemerintah. Fenomena perusahaan multinasional menjadi penting untuk diperhatikan, karena karakteristik bisnisnya lintas yurisdiksi nasional dan lebih dari satu negara serta melakukan kontrol bisnisnya dari satu negara. Dalam hukum ruang angkasa dikenal dengan istilah “national activity”, mengingat kegiatan ruang angkasa ini juga terkait dengan pertahanan politik suatu negara dan harus di bawah pengawasan negara, sehingga sulit untuk menentukan status kebangsaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab perusahaan multinasional menurut hukum internasional dan hukum ruang angkasa dan bagaimana bentuk mekanisme pertanggungjawabannya. Dapat disimpulkan bahwa secara umum, sifat tanggung jawab dari negara menurut konteks hukum ruang angkasa adalah atribusi, dan bukan persoalan alokasi risiko. Oleh sebab itu, tanggung Jawab Perusahaan Multinasional dalam kegiatan keruangangkasaan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan untuk perusahaan multinasional ataupun dari rezim perdagangan internasional adalah memberikan kewajiban-kewajiban dari hukum internasional untuk mematuhi ketentuan hukum nasional suatu negara, tempat di mana perusahaan tersebut beroperasi.Kata Kunci: hukum ruang angkasa, keruangangkasaan, tanggung jawab perusahaan. AbstractThe development of technology and the global economy make space not only used by the state for economic and politicalpurposes, but has become a destination also for entities outside the State, in thiscase non-governmental entities. Multinational corporations classified as non-governmental entities. The phenomenon of multinational corporations is important tonote,because the characteristics of the business across national jurisdictions and more than one country and control the business from one state. In space law known as ‘national activity’, given space activity is also associated with a politicaldefenseof a country and must be under the supervision of the state, making it difficult to determine the status of nationality. Based on this, then the problem is how the responsibility of multinational corporations according to international law and space law and how the form and mechanism of the responsibility. Based on the conclusions of the authors, in general, the nature of the responsibility of the State under a legal context space is attribution, and not about risk allocation. Therefore, Responsibilities of Multinationals companies in space activities, based on the provisions established for multinational companies or of the international trade regime is giving obligations of international law to comply with the national laws of a country, a place where the company operates.Keywords: corporate liability, space activity, space law.
software_str ojs
id IOS2.article-24
institution Universitas Padjadjaran
institution_id 454
institution_type library:university
library
library Fakultas Hukum
library_id 2
collection Jurnal Bina Mulia Hukum
repository_id 2
city BANDUNG
province JAWA BARAT
repoId IOS2
first_indexed 2018-03-05T02:36:04Z
last_indexed 2018-03-05T02:36:04Z
recordtype dc
_version_ 1594063444652326912
score 12.0878725