IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH PADA DAERAH OTONOMI BARU (DOB)

Main Author: Sulistiowati, Rahayu
Other Authors: LPPM Unpad
Format: Article info application/pdf eJournal
Language: ind
Published: Sosiohumaniora , 2014
Subjects:
Online Access: http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5767
http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5767/3090
Table of Contents:
  • Riset ini didasarkan pada fenomena yang terjadi dalam penyelengaraan pemerintahan daerahkhususnya dalam hal pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang ternyata belum sesuai dengan tujuan awaldibentuknya DOB yaitu agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat akselerasi pembangunan, serta,meningkatkan kulitas layanan publik. Pemekaran wilayah di berbagai daerah lebih banyak dilatarbelakangikepentingan elit politik di daerah. Sehingga pendekatan dalam implementasi kebijakan DOB juga lebih banyakmenggunakan pendekatan politik. Kementerian Dalam Negeri juga berpendapat bahwa penambahan DOBtidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.Bahkan sekitar 80% DOB mengalami kegagalan.Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesawaran dan KabupatenPringsewu Propinsi Lampung karena kedua kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten indukyaitu Lampung Selatan dan Tanggamus. Penelitian bertujuan menggali berbagai informasi setempat yangdiperlukan dalam rangka menciptakan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah sekaligus untuk menghindariberulangnya dampak buruk implementasi otonomi daerah sebagaimana telah berlangsung di kabupaten lainnya.Pengumpulan data melalui wawancara mendalam juga terstruktur, Fokus group discussion (FGD), observasi danstudi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa empat fungsi pemerintah daerah yaitu pelayanan publik,pembuatan kebijakan, manajemen konflik, dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Pesawaran dan kabupatenPringsewu menunjukkan kondisi yang berbeda di mana Kabupaten Pringsewu yang lebih baru terbentuknya justrumenjalankan empat fungsi pemerintahan dengan lebih baik dibandingkan kabupaten Pesawaran.