IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH PADA DAERAH OTONOMI BARU (DOB)

Main Author: Sulistiowati, Rahayu
Other Authors: LPPM Unpad
Format: Article info application/pdf eJournal
Language: ind
Published: Sosiohumaniora , 2014
Subjects:
Online Access: http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5767
http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5767/3090
ctrlnum article-5767
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="id-ID">IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH PADA DAERAH OTONOMI BARU (DOB)</title><creator>Sulistiowati, Rahayu</creator><subject lang="id-ID">desentralisasi, otonomi derah, daerah otonomi baru (DOB), pemerintah daerah</subject><description lang="id-ID">Riset ini didasarkan pada fenomena yang terjadi dalam penyelengaraan pemerintahan daerahkhususnya dalam hal pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang ternyata belum sesuai dengan tujuan awaldibentuknya DOB yaitu agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat akselerasi pembangunan, serta,meningkatkan kulitas layanan publik. Pemekaran wilayah di berbagai daerah lebih banyak dilatarbelakangikepentingan elit politik di daerah. Sehingga pendekatan dalam implementasi kebijakan DOB juga lebih banyakmenggunakan pendekatan politik. Kementerian Dalam Negeri juga berpendapat bahwa penambahan DOBtidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.Bahkan sekitar 80% DOB mengalami kegagalan.Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesawaran dan KabupatenPringsewu Propinsi Lampung karena kedua kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten indukyaitu Lampung Selatan dan Tanggamus. Penelitian bertujuan menggali berbagai informasi setempat yangdiperlukan dalam rangka menciptakan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah sekaligus untuk menghindariberulangnya dampak buruk implementasi otonomi daerah sebagaimana telah berlangsung di kabupaten lainnya.Pengumpulan data melalui wawancara mendalam juga terstruktur, Fokus group discussion (FGD), observasi danstudi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa empat fungsi pemerintah daerah yaitu pelayanan publik,pembuatan kebijakan, manajemen konflik, dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Pesawaran dan kabupatenPringsewu menunjukkan kondisi yang berbeda di mana Kabupaten Pringsewu yang lebih baru terbentuknya justrumenjalankan empat fungsi pemerintahan dengan lebih baik dibandingkan kabupaten Pesawaran.</description><publisher lang="en-US">Sosiohumaniora</publisher><publisher lang="id-ID">Sosiohumaniora</publisher><contributor lang="id-ID">LPPM Unpad</contributor><date>2014-11-12</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Other:</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5767</identifier><source lang="en-US">Sosiohumaniora; Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014</source><source lang="id-ID">Sosiohumaniora; Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014</source><source>2443-2660</source><source>1411-0911</source><language>ind</language><relation>http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5767/3090</relation><rights lang="id-ID">Copyright (c) 2016 Sosiohumaniora</rights><recordID>article-5767</recordID></dc>
language ind
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
Other:
File:application/pdf
File
Journal:eJournal
author Sulistiowati, Rahayu
author2 LPPM Unpad
title IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH PADA DAERAH OTONOMI BARU (DOB)
publisher Sosiohumaniora
publishDate 2014
topic desentralisasi
otonomi derah
daerah otonomi baru (DOB)
pemerintah daerah
url http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5767
http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5767/3090
contents Riset ini didasarkan pada fenomena yang terjadi dalam penyelengaraan pemerintahan daerahkhususnya dalam hal pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang ternyata belum sesuai dengan tujuan awaldibentuknya DOB yaitu agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat akselerasi pembangunan, serta,meningkatkan kulitas layanan publik. Pemekaran wilayah di berbagai daerah lebih banyak dilatarbelakangikepentingan elit politik di daerah. Sehingga pendekatan dalam implementasi kebijakan DOB juga lebih banyakmenggunakan pendekatan politik. Kementerian Dalam Negeri juga berpendapat bahwa penambahan DOBtidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.Bahkan sekitar 80% DOB mengalami kegagalan.Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesawaran dan KabupatenPringsewu Propinsi Lampung karena kedua kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten indukyaitu Lampung Selatan dan Tanggamus. Penelitian bertujuan menggali berbagai informasi setempat yangdiperlukan dalam rangka menciptakan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah sekaligus untuk menghindariberulangnya dampak buruk implementasi otonomi daerah sebagaimana telah berlangsung di kabupaten lainnya.Pengumpulan data melalui wawancara mendalam juga terstruktur, Fokus group discussion (FGD), observasi danstudi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa empat fungsi pemerintah daerah yaitu pelayanan publik,pembuatan kebijakan, manajemen konflik, dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Pesawaran dan kabupatenPringsewu menunjukkan kondisi yang berbeda di mana Kabupaten Pringsewu yang lebih baru terbentuknya justrumenjalankan empat fungsi pemerintahan dengan lebih baik dibandingkan kabupaten Pesawaran.
software_str ojs
id IOS10.article-5767
institution Universitas Padjadjaran
institution_id 454
institution_type library:university
library
library Unpad Press
library_id 23
collection Sosiohumaniora
repository_id 10
subject_area Sosial
Budaya
Hukum
Politik
city SUMEDANG
province JAWA BARAT
repoId IOS10
first_indexed 2016-12-22T04:36:29Z
last_indexed 2017-01-27T03:33:45Z
recordtype dc
_version_ 1561211548245950464
score 12.0878725